Dari sekian banyak isu yang dibahas, dua persoalan mengambil porsi paling besar: hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang kian menegang, dan bagaimana pemerintah merespons tekanan ekonomi yang menerpa kalangan menengah dan UMKM.
Akbar Faisal membuka salvo pertanyaan dengan nada lugas. Ia menyebut fakta bahwa 18 gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemotongan dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar 29,3 persen — dari 900 miliar turun menjadi hanya 600 miliar. Bukan hanya gubernur, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pun ramai-ramai menyuarakan protes serupa. Argumen mereka satu: 80 persen uang berputar di pusat, sementara daerah diminta mengerjakan banyak hal dengan tangan kosong.
Prabowo tidak menghindar. Ia justru balik bertanya — dengan retorika khas seorang mantan jenderal. “Coba hitung berapa dana pemerintah pusat yang mengalir ke daerah,” ujarnya. Ia mencontohkan dana desa sebesar tujuh miliar rupiah per tahun per desa, dan meminta lawan bicaranya mengalikan angka itu dengan jumlah desa yang ada di daerah-daerah yang dianggap “merasa dirugikan” seperti Maluku Utara dan NTT. “Kadang lebih besar dari PAD-nya, lebih besar dari APBD-nya,” katanya.
Namun Prabowo juga tidak menutup mata terhadap realitas pahit di lapangan. Ia mengakui bahwa selama 25 tahun desentralisasi berjalan, banyak pemerintah daerah yang tidak menggunakan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya. Jalan kabupaten tidak diperbaiki meski itu tanggung jawab daerah. Sekolah rubuh karena dana yang ada justru mengendap di bank atau terjebak dalam konflik antara kepala daerah dan DPRD. “Saatnya berhenti berkelit,” tegasnya.
Yang lebih mengusik adalah munculnya suara-suara separatis dari sejumlah daerah. Akbar Faisal menyebut ada pihak di Maluku Utara yang mulai mempertanyakan relevansi berada dalam bingkai NKRI, bahkan ada bisik-bisik soal federalisme. Aceh pun disebut kembali bergolak. Prabowo meresponsnya dengan tegas namun tidak reaktif: selama pusat menjalankan kewajibannya secara objektif dan terukur, tidak ada alasan untuk goyah menghadapi provokasi semacam itu. “Kita tidak boleh terguncang oleh individu-individu yang ingin memainkan isu kedaerahan,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.