JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung memastikan perjanjian dagang besar antara Indonesia dan Uni Eropa tidak berlarut-larut. Dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) harus segera dituntaskan.

Perintah itu bukan tanpa alasan. Perjanjian yang telah lama digodog ini diyakini akan membuka pintu lebar bagi produk-produk Indonesia masuk ke pasar Eropa yang selama ini kerap dihadang oleh berbagai hambatan dagang. Pemerintah ingin momentum ini tidak terlepas begitu saja.

Saat ini, IEU-CEPA tengah berada di tahap finalisasi dokumen dalam bahasa Inggris sebelum diserahkan untuk diproses di Parlemen Eropa. Langkah tersebut menjadi gerbang penting sebelum Indonesia dapat menjalani proses ratifikasi sesuai mekanisme yang berlaku di dalam negeri.

Proses panjang ini bukan pertama kalinya disorot. Negosiasi IEU-CEPA telah berjalan selama bertahun-tahun, dan kini pemerintahan Prabowo ingin memastikan garis akhir benar-benar dicapai dalam waktu dekat.

Jika perjanjian ini berhasil disahkan, dampaknya akan terasa langsung pada neraca dagang Indonesia. Akses pasar yang lebih luas ke 27 negara anggota Uni Eropa berarti produk ekspor Indonesia dapat bersaing dengan tarif yang lebih kompetitif dibanding negara-negara lain yang belum memiliki kesepakatan serupa.

Lebih dari sekadar soal tarif, IEU-CEPA juga dirancang untuk mendorong masuknya investasi dari Eropa ke Indonesia. Ini menjadi peluang bagi pengembangan industri dalam negeri, alih teknologi, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Uni Eropa sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan adanya kerangka kerja sama ekonomi komprehensif ini, hubungan kedua pihak diharapkan semakin kokoh dan saling menguntungkan dalam jangka panjang.

Namun rapat terbatas itu tidak hanya membahas IEU-CEPA. Prabowo juga menaruh perhatian serius terhadap nasib industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang belakangan menghadapi tekanan berat.

Industri TPT bukan sektor sembarangan. Sektor ini menyerap sekitar empat juta tenaga kerja di seluruh Indonesia dan menyumbang nilai ekspor yang mencapai sekitar 12 miliar dolar AS. Angka itu menempatkan tekstil sebagai salah satu tulang punggung industri manufaktur nasional.

Meski demikian, industri ini tengah berjuang keras. Serbuan produk impor tekstil dengan harga murah telah mengguncang daya saing produsen lokal. Sejumlah pabrik dilaporkan gulung tikar, dan ribuan buruh terancam kehilangan pekerjaan.

Prabowo menyadari kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Dalam arahannya, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri TPT agar proses produksi tidak terganggu oleh ketergantungan impor bahan mentah yang fluktuatif harganya.

Penertiban impor yang dinilai merugikan industri dalam negeri juga masuk dalam agenda. Pemerintah didorong untuk lebih tegas dalam menerapkan aturan perdagangan, termasuk menutup celah masuknya produk-produk tekstil ilegal yang selama ini menggerus pasar lokal.

Di sisi lain, dukungan terhadap industri TPT yang berorientasi ekspor menjadi prioritas tersendiri. Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor non-migas dan memperluas pangsa pasar Indonesia di kancah internasional.

Dua agenda besar ini, yakni percepatan IEU-CEPA dan penguatan tekstil nasional, sebenarnya saling berkaitan erat. Jika IEU-CEPA berhasil diratifikasi, produk tekstil Indonesia berpotensi menikmati tarif preferensial saat masuk ke pasar Eropa, sehingga daya saingnya langsung meningkat.

Pemerintah tampaknya memang sedang menyusun strategi ekspor yang lebih agresif. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan dari berbagai mitra dagang besar, Indonesia mencoba mengunci posisi yang lebih kuat melalui perjanjian bilateral maupun regional.

Langkah Prabowo menggelar rapat terbatas khusus untuk membahas dua isu ini menunjukkan bahwa keduanya dianggap mendesak. Tidak ada ruang untuk menunda, terutama ketika negara-negara tetangga juga berlomba memperluas jaringan dagang mereka ke Eropa.

Kini, bola ada di tangan para menteri terkait untuk mengeksekusi arahan Presiden. Penyelesaian dokumen IEU-CEPA dan paket kebijakan untuk industri tekstil harus segera dijabarkan dalam langkah-langkah konkret yang bisa dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha dan pekerja di lapangan.