JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Seorang pemimpin adat dari jantung Borneo tiba di Istana Merdeka dengan membawa suara jutaan warga pedalaman. Jumat, 28 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima langsung Panglima Jilah, pemimpin besar suku Dayak seluruh Kalimantan, dalam sebuah pertemuan yang jarang terjadi namun penuh bobot.
Bukan sekadar audiensi seremonial. Dari pertemuan itu, Prabowo langsung menginstruksikan sejumlah program konkret untuk masyarakat Dayak, seolah ingin membuktikan bahwa pemerintah pusat tidak hanya hafal nama suku, tapi juga hafal isi keluhannya.
Salah satu instruksi paling mendesak adalah pembangunan jalan di daerah pedalaman Kalimantan, termasuk kawasan Sanggau dan sekitarnya. Wilayah ini sudah lama menjadi ironi: kaya sumber daya alam, tapi miskin aksesibilitas. Jalan yang layak bukan kemewahan bagi warga Dayak, melainkan syarat dasar untuk hidup bermartabat.
Selain infrastruktur jalan, Prabowo juga merespons permintaan pendidikan. Sekolah Rakyat dan program beasiswa akan dibangun dan diperluas di berbagai wilayah kota adat Dayak. Dua Sekolah Rakyat telah berdiri di Kalimantan Barat, dan ini baru permulaan. Angka dua itu terdengar kecil, tapi bagi komunitas yang selama puluhan tahun mengirim anak-anak mereka ke sekolah dengan berjalan kaki berjam-jam menembus hutan, dua sekolah sudah berarti revolusi kecil.
Instruksi ketiga menyentuh soal identitas budaya: pembangunan rumah adat Dayak. Ini bukan proyek hiasan wisata semata. Rumah adat adalah tempat musyawarah, tempat ritual, tempat kebudayaan hidup dan bernafas. Ketika rumah adat runtuh, maka perlahan nilai-nilai leluhur pun ikut terkubur.
Namun instruksi keempat boleh jadi yang paling mengejutkan sekaligus paling simbolis. Prabowo merespons keinginan warga Dayak untuk bergabung sebagai anggota TNI dan Polri dengan menyatakan bahwa persyaratan rekrutmen akan disesuaikan. Salah satu poin yang disebut secara eksplisit: penggunaan tato bagi masyarakat adat tidak lagi menjadi penghalang.
Bagi suku Dayak, tato bukan sekadar seni tubuh. Ia adalah aksara kulit, catatan perjalanan hidup, penanda status sosial dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Selama bertahun-tahun, syarat bebas tato dalam penerimaan anggota TNI-Polri secara tidak langsung membangun tembok antara negara dan masyarakat adat. Jika instruksi ini benar-benar dieksekusi, tembok itu mulai retak.
Di sisi lain, Panglima Jilah tidak datang hanya untuk meminta. Ia juga membawa komitmen. Di hadapan Presiden, ia menegaskan peran masyarakat adat Dayak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yang kerap menjadi bencana tahunan Kalimantan.
Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan komoditas. Ia adalah ibu, pelindung, sumber kehidupan yang dijaga dengan hukum adat jauh sebelum negara ini lahir. Panglima Jilah menyampaikan bahwa para tokoh adat secara aktif melakukan edukasi kepada warganya agar tidak sembarangan membakar lahan, sebuah praktik yang memang ada dalam tradisi bercocok tanam, namun kini harus dikelola dengan lebih bertanggung jawab mengingat dampaknya yang meluas.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam isu karhutla bukan sekadar soal pemadam kebakaran. Ini soal pengetahuan lokal yang selama ini sering diabaikan dalam kebijakan nasional. Warga Dayak tahu kapan musim kering paling berbahaya, tahu di mana titik-titik rawan, tahu bagaimana membaca tanda-tanda alam. Pengetahuan itu, jika dilibatkan secara serius, bisa menjadi senjata yang lebih ampuh dari sekadar helikopter water bombing.
Pertemuan Prabowo dan Panglima Jilah seolah menampar kesadaran kolektif bahwa selama ini masyarakat adat terlalu sering menjadi objek kebijakan, bukan subjek. Mereka dibicarakan dalam rapat-rapat di Jakarta, tapi jarang diajak bicara secara langsung. Kali ini, setidaknya secara simbolis, seorang pemimpin Dayak duduk sejajar dengan kepala negara dan membawa pulang instruksi tertulis.
Tentu saja, instruksi presiden tidak otomatis berarti realisasi. Indonesia punya panjang sejarah kebijakan yang lahir di istana namun mati di birokrasi. Jalan di Sanggau belum tentu rampung dalam satu periode pemerintahan. Sekolah Rakyat yang dijanjikan belum tentu tersedia guru yang cukup. Perubahan syarat tato di rekrutmen TNI-Polri belum tentu langsung diterapkan seragam di seluruh satuan.
Masyarakat Dayak pun, dengan kearifan yang sudah terasah berabad-abad, tentu tahu bahwa janji di istana dan kenyataan di pedalaman bisa berbeda langit dan bumi. Mereka sudah terlalu sering mendengar janji pembangunan, lalu menyaksikan ekskavator malah datang untuk mengeruk tanah adat mereka, bukan membangun jalan untuk mereka.
Namun demikian, pertemuan ini tetap punya nilai. Panglima Jilah berhasil membawa isu-isu konkret masyarakat Dayak ke meja presiden. Dan Prabowo, setidaknya secara verbal dan instruksional, merespons dengan serius. Ini modal awal yang tidak boleh disia-siakan.
Kini bola ada di tangan kementerian-kementerian terkait. Apakah instruksi presiden akan dieksekusi dengan sungguh-sungguh, atau hanya akan menjadi arsip cantik di laci birokrasi, itu yang akan menjawab apakah pertemuan Jumat itu benar-benar bermakna bagi jutaan warga Dayak di jantung Borneo.
Alam Kalimantan tidak bisa menunggu terlalu lama. Dan masyarakat Dayak sudah terlalu lama menunggu.
FAQ
Apa saja yang diinstruksikan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Panglima Jilah?
Prabowo menginstruksikan empat hal utama: pembangunan jalan di pedalaman Kalimantan, pendirian Sekolah Rakyat dan beasiswa di wilayah adat Dayak, pembangunan rumah adat, serta penyesuaian syarat rekrutmen TNI-Polri termasuk soal tato bagi masyarakat adat.
Mengapa syarat tato dalam rekrutmen TNI-Polri menjadi isu penting bagi suku Dayak?
Bagi masyarakat Dayak, tato adalah bagian dari identitas budaya dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Syarat bebas tato selama ini secara tidak langsung menghalangi warga Dayak bergabung dengan institusi negara, sehingga penyesuaian aturan ini dianggap sebagai pengakuan terhadap hak budaya masyarakat adat.
Apa peran masyarakat Dayak dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan?
Panglima Jilah menegaskan bahwa tokoh-tokoh adat Dayak aktif melakukan edukasi kepada warga agar tidak membakar lahan sembarangan. Masyarakat Dayak memiliki pengetahuan lokal mendalam tentang ekosistem hutan Kalimantan yang dinilai sangat strategis dalam upaya pencegahan karhutla.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.