PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian sektor swasta pasca Lebaran. Kebijakan ini dirancang sebagai langkah efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik global.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan skema WFH masih dalam tahap finalisasi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan.

“Ini bukan karena stok BBM bermasalah. Stok aman. Tapi kita ingin momentum ini untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan pada seluruh sektor, terutama sektor layanan publik dan perdagangan yang membutuhkan kehadiran fisik.

Respons Kenaikan Harga Minyak Dunia

Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga minyak global yang sempat menembus 112 dolar AS per barel pada Maret 2026, dipicu konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain, mulai dari efisiensi anggaran kementerian/lembaga hingga opsi pemangkasan belanja, termasuk kemungkinan penyesuaian gaji pejabat.

Ekonom: WFH Bisa Tekan Konsumsi BBM

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai kebijakan WFH berpotensi menurunkan konsumsi bahan bakar secara signifikan.

“Meski hanya satu hari, dampaknya bisa menurunkan konsumsi BBM hingga sekitar 10 persen. Ini bisa menghemat impor dan subsidi hingga puluhan triliun rupiah per tahun,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini relatif aman bagi aktivitas ekonomi jika diterapkan secara terbatas. Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura yang telah menerapkan pola kerja serupa tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan pentingnya pengaturan yang matang, terutama untuk sektor manufaktur agar tidak menimbulkan beban tambahan seperti tuntutan lembur.

DPR: Perlu Kajian Menyeluruh dan Berkeadilan

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hozin, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons potensi dampak krisis global.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif agar kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor tertentu.

“Harus ada keseimbangan antara efektivitas penghematan energi dan dampaknya terhadap ekonomi serta pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor demografi dan tingkat mobilitas di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Sektor Terdampak dan Potensi Perubahan Ekonomi

Wijayanto mengungkapkan bahwa kebijakan WFH akan menciptakan pemenang dan pihak yang terdampak. Sektor transportasi, ojek online, kuliner sekitar perkantoran, dan ritel diperkirakan mengalami penurunan aktivitas.

Sebaliknya, sektor telekomunikasi, e-commerce, dan logistik berpotensi meningkat seiring naiknya kebutuhan layanan digital.

“Pemerintah perlu memberi perhatian khusus kepada sektor yang terdampak agar kebijakan ini tetap adil,” katanya.

Momentum Transformasi Digital

Di sisi lain, DPR menilai kebijakan WFH dapat menjadi pemicu percepatan transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia.

Pengalaman selama pandemi Covid-19 dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih matang, termasuk menjaga produktivitas kerja ASN.

Meski demikian, para ahli sepakat bahwa kebijakan WFH tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua sektor. Diperlukan pemetaan rinci agar implementasi berjalan efektif tanpa mengganggu produktivitas.

Pemerintah menargetkan keputusan final terkait kebijakan ini akan diumumkan dalam waktu dekat setelah melalui pembahasan lintas kementerian dan pemangku kepentingan.