Satu tantangan yang juga disadari oleh DPMPTSP adalah soal literasi digital. Tidak semua warga, terutama di pedesaan, terbiasa menggunakan aplikasi di ponsel pintar mereka. Karena itu, Gerai Panrita tidak hanya berfungsi sebagai titik pengajuan layanan, tetapi juga sebagai tempat pendampingan. Petugas di sana disiapkan untuk membantu warga yang belum familiar dengan layanan digital.
Model seperti ini penting agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru — di mana mereka yang melek teknologi semakin mudah mengakses layanan, sementara yang tidak, semakin tertinggal.
Program ini bukan kerja satu dinas saja. DPMPTSP menggandeng Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, serta seluruh penyelenggara layanan yang tergabung dalam MPP. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap krusial agar integrasi sistem bisa berjalan mulus dan berkelanjutan.
Dalam gambaran besar reformasi birokrasi di Indonesia, apa yang sedang dibangun Sinjai mencerminkan semangat yang sama: mendekatkan negara kepada warga, bukan sebaliknya. MPP yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal dekat kota, kini berambisi hadir hingga ke ujung desa — lewat koneksi digital dan keberadaan Gerai Panrita sebagai perpanjangan tangannya.
Jika berjalan sesuai rencana, warga Sinjai di manapun mereka berada kelak bisa mengakses 118 jenis layanan pemerintah tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.