JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tuduhan bahwa kebijakan fiskal Indonesia sedang tidak sehat ditepis langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih berada di jalur aman, meski program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa terus berjalan.
“Fiskal kita masih bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB,” kata Purbaya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin, 18 Mei.
Ambang batas 3 persen terhadap produk domestik bruto bukan angka sembarangan. Batas itu adalah patokan yang ditetapkan undang-undang sebagai batas aman defisit anggaran negara—dan Purbaya menegaskan pemerintah masih berada di bawahnya.
Kritik terhadap program MBG dan Kopdes selama ini kerap menyebut keduanya sebagai beban fiskal yang berpotensi mengganggu keuangan negara. Purbaya membantah tudingan itu. Menurutnya, pemerintah sudah menghitung dengan cermat kebutuhan anggaran untuk seluruh program tersebut.
“Termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pos anggaran besar lainnya, termasuk subsidi energi dan BBM, sudah masuk dalam kalkulasi pemerintah. Tidak ada yang luput dari hitungan.
“Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM. Jadi kita sudah hitung dengan teliti,” kata Purbaya.
Purbaya tidak hanya membela posisi fiskal Indonesia secara domestik. Ia juga mengajak para pengkritik untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara Eropa yang selama ini dianggap sebagai barometer ekonomi sehat.
Menurut Purbaya, bila para ekonom merasa kebijakan fiskal Indonesia berantakan, mereka seharusnya melihat terlebih dahulu berapa defisit dan rasio utang yang ditanggung negara-negara Eropa saat ini.
“Kalau ekonom memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Utangnya berapa,” ujar Purbaya.
Rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Angka itu jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang, yakni 60 persen, dan juga lebih rendah dibanding banyak negara maju yang rasio utangnya sudah melampaui 100 persen PDB.
Dengan perbandingan itu, Purbaya merasa posisi Indonesia justru patut mendapat apresiasi, bukan kritikan.
“Kita masih bagus, harusnya ekonom memuji kita,” kata Purbaya.
Pernyataan itu memang bernada percaya diri. Namun di baliknya, ada pesan yang lebih substantif: bahwa pemerintah ingin menunjukkan pengelolaan fiskal nasional bukan sedang dalam kondisi darurat, melainkan tetap terukur dan terkendali di tengah berbagai tekanan program sosial.
Program MBG sendiri merupakan salah satu janji besar Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye. Program ini menyasar pemenuhan gizi bagi pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia—sebuah program dengan jangkauan luas yang secara alami membutuhkan anggaran tidak kecil.
Demikian pula Kopdes atau Koperasi Desa, yang dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi akar rumput di tingkat desa. Keduanya menjadi program prioritas yang memiliki dampak sosial besar, namun juga menuntut komitmen fiskal jangka panjang dari pemerintah.
Di sinilah letak pentingnya pernyataan Purbaya: memberikan kepastian kepada publik, pasar, dan investor bahwa meski program besar berjalan, disiplin fiskal tetap dijaga. Defisit tidak boleh melampaui batas, dan utang harus tetap dalam proporsi yang sehat.
Jika angka-angkanya terbukti konsisten, maka kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara akan terjaga—dan program-program sosial besar itu pun bisa terus berjalan tanpa mengorbankan fondasi ekonomi yang lebih luas.
FAQ
Apakah program MBG dan Kopdes benar-benar membebani APBN? Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kedua program tersebut sudah diperhitungkan dalam anggaran dan tidak mengganggu program pembangunan lainnya. Defisit APBN diklaim masih terkendali di bawah 3 persen PDB.
Berapa rasio utang Indonesia saat ini? Rasio utang Indonesia berada di kisaran 40 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang dan lebih rendah dibanding banyak negara maju.
Mengapa Menkeu membandingkan Indonesia dengan negara-negara Eropa? Purbaya menggunakan perbandingan itu untuk menunjukkan bahwa defisit dan rasio utang Indonesia masih relatif sehat dibanding negara-negara Eropa yang kerap dijadikan tolok ukur ekonomi dunia namun memiliki defisit dan utang yang jauh lebih besar.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.