JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperketat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan bahan pangan bersubsidi dalam proses memasak, termasuk minyak goreng MinyaKita, gas elpiji 3 kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Larangan ini disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026. Ketentuan tersebut berlaku menyeluruh bagi semua dapur SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

Alasan di balik larangan ini cukup mendasar. MinyaKita, gas 3 kilogram, dan beras SPHP adalah produk bersubsidi yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Apabila dapur SPPG turut menggunakannya, hak kelompok paling rentan itu terancam terganggu.

Tidak hanya soal keadilan distribusi, penggunaan bahan subsidi oleh dapur MBG juga berisiko menciptakan kelangkaan di pasar umum. Serapan besar dari dapur-dapur SPPG yang beroperasi masif bisa menekan pasokan di tingkat masyarakat bawah yang justru menjadi sasaran utama subsidi.

BGN tidak berhenti pada larangan semata. Sudaryono meminta masyarakat dan awak media ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Laporan bisa disampaikan melalui kanal media sosial apabila ada dapur SPPG yang kedapatan masih menggunakan bahan bersubsidi.

Sanksi telah disiapkan bagi pelanggar. Dapur SPPG yang terbukti melanggar ketentuan akan menerima surat peringatan dan teguran resmi. Langkah ini menandai bahwa pengawasan program MBG mulai bergeser dari sekadar operasional menjadi pertanggungjawaban yang lebih terstruktur.

Di sisi lain, seluruh dapur SPPG juga diwajibkan membeli bahan pangan mengacu pada Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Sudaryono mencontohkan harga telur ayam yang sempat jatuh ke angka Rp12.500 per kilogram, jauh di bawah HAP sebesar Rp25.000. Kepala dapur tetap harus membeli di harga acuan, bukan mengikuti harga pasar yang lebih rendah.

Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan harga di tingkat produsen, terutama peternak dan petani kecil yang selama ini rentan terdampak fluktuasi harga. Program sebesar MBG dinilai punya tanggung jawab untuk tidak memperburuk ekosistem pasar pangan lokal.

Senada dengan pernyataan BGN, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Blora, Artika Diannita, menegaskan hal serupa. Menurutnya, penggunaan MinyaKita memang tidak sesuai dengan aturan pengadaan bahan baku program MBG. Seluruh mitra SPPG diwajibkan menggunakan bahan baku berkualitas premium demi menjaga mutu gizi yang diterima para penerima manfaat.

Standar kualitas ini bukan sekadar formalitas administratif. Ketentuan tersebut dirancang untuk memastikan setiap porsi makanan yang sampai ke tangan siswa benar-benar memenuhi nilai gizi yang ditargetkan program, bukan sekadar mengenyangkan.

Untuk memperkuat pengawasan, BGN saat ini tengah merancang portal digital terintegrasi yang dapat diakses publik secara real-time. Platform ini akan memuat data lengkap mulai dari daftar sekolah penerima, menu makanan harian, hingga lokasi dapur produksi yang melayani masing-masing sekolah.

Akses ke portal cukup menggunakan nomor identitas peserta didik. Orang tua nantinya bisa memantau menu yang disajikan setiap hari sekaligus mengetahui dapur mana yang memproduksi makanan tersebut. BGN juga akan menyertakan profil lengkap beserta identitas resmi setiap SPPG dalam sistem tersebut.

Langkah digitalisasi ini menjadi bagian penting dari upaya BGN menekan celah penyimpangan. Dengan transparansi berbasis data, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengawas aktif program yang dibiayai oleh uang negara.

Kehadiran portal digital ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BGN serius mendorong akuntabilitas MBG ke level berikutnya. Tidak cukup hanya dengan larangan dan sanksi, pengawasan berbasis teknologi diharapkan mampu menutup celah yang selama ini sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan konvensional.

Program MBG terus berkembang dan berbenah. Dari larangan penggunaan bahan subsidi hingga rancangan portal pengawasan digital, pemerintah tampak berupaya membangun fondasi program yang bukan hanya besar secara cakupan, tetapi juga kuat secara integritas.

FAQ

Mengapa dapur MBG dilarang menggunakan MinyaKita dan gas elpiji 3 kg?
MinyaKita dan gas elpiji 3 kilogram adalah produk bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penggunaannya oleh dapur SPPG dinilai dapat mengurangi jatah subsidi bagi kelompok yang berhak dan berpotensi memicu kelangkaan di pasar umum.

Apa sanksi bagi dapur SPPG yang melanggar larangan penggunaan bahan subsidi?
BGN menyiapkan sanksi berupa surat peringatan dan teguran resmi bagi dapur SPPG yang terbukti melanggar ketentuan. Masyarakat dan media juga diminta turut melaporkan pelanggaran melalui media sosial.

Apa fungsi portal digital yang sedang dirancang BGN untuk program MBG?
Portal digital tersebut dirancang agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan MBG secara real-time, mulai dari menu harian, sekolah penerima, hingga dapur yang memproduksi makanan. Akses menggunakan nomor identitas peserta didik sehingga orang tua dapat langsung memantau menu anaknya.