PUNGGAWANEWS – Menjelang Idul Adha 2026 yang diperkirakan jatuh pada 27 Mei mendatang, jutaan keluarga di seluruh Indonesia kembali menyiapkan dana jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban. Namun berbeda dari generasi sebelumnya yang memilih langsung di pasar ternak, kini transaksi itu cukup diselesaikan lewat sebuah klik—tanpa pernah menyentuh, memeriksa, bahkan melihat langsung hewan yang akan disembelih atas nama ibadah.

Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula.

Marketplace, media sosial, live streaming, hingga sistem titip kurban digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi secara fundamental. Foto WhatsApp yang meyakinkan, testimoni berjejer rapi, dan klaim “garansi syar’i” menjadi satu-satunya dasar keputusan konsumen sebelum mentransfer uang dalam jumlah besar. Kepercayaan—bukan pengetahuan—menjadi mata uang utama dalam ekosistem kurban modern.

Dan kepercayaan itu, sayangnya, terlalu sering dikhianati.

Praktik manipulasi dalam perdagangan hewan kurban bukan lagi sekadar rumor. Dalam berbagai kasus yang mendapat sorotan publik, hewan yang ditampilkan saat promosi tidak selalu sama dengan yang dikirim atau disembelih. Ada pula laporan hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan—terlalu kurus, cacat, bahkan terindikasi sakit—tetapi tetap dijual dengan harga premium berlabel “hewan pilihan” atau “super sehat.”

Tingginya permintaan menjelang hari raya menciptakan celah yang dimanfaatkan sebagian pelaku usaha untuk mengejar keuntungan cepat. Saat permintaan melonjak dan pengawasan longgar, godaan untuk bermain dengan kualitas menjadi sangat besar. Konsumen yang tidak memiliki kemampuan memeriksa kondisi ternak secara langsung adalah korban yang paling mudah disasar.

Persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan moral.

Selama ini, diskursus publik tentang kurban terlalu banyak berputar pada aspek fiqih penyembelihan—halal atau tidak, sah atau batal. Padahal tantangan terbesar era modern justru terletak pada lapisan yang lebih awal: transparansi perdagangan. Apakah hewan yang diterima konsumen benar-benar sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan? Apakah bobot, usia, dan kondisi kesehatannya dapat diverifikasi? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang sekali mendapat jawaban yang memuaskan.

Islam sesungguhnya tidak hanya mengatur tata cara ibadah. Ia juga menekankan kejujuran, amanah, dan larangan tegas terhadap segala bentuk penipuan dalam perdagangan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif Islam bersifat ganda: horizontal kepada konsumen, dan vertikal kepada Allah Swt. Artinya, menjual hewan sakit, menyembunyikan cacat ternak, atau mengganti hewan tanpa persetujuan bukan sekadar pelanggaran kontrak bisnis—melainkan pengkhianatan terhadap nilai spiritual kurban itu sendiri.

Dorongan agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang secara spesifik menyentuh perlindungan konsumen kurban menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Sebab dalam dunia yang kian digital, perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari etika keagamaan. Pasar yang jujur adalah bagian dari ibadah itu sendiri.

Di sisi kesehatan hewan, situasinya tidak kalah mengkhawatirkan.

Ancaman Penyakit Mulut dan Kuku, Lumpy Skin Disease, hingga antraks bukanlah isu baru. Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan kerangka regulasi yang cukup komprehensif—mulai dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban, surat edaran khusus situasi wabah PMK, hingga fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 dan Nomor 34 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan kurban di tengah merebaknya wabah penyakit hewan.

Namun regulasi yang baik di atas kertas tidak otomatis menghasilkan perlindungan nyata di lapangan.

Faktanya, masih banyak transaksi hewan kurban yang berlangsung tanpa kelengkapan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari otoritas veteriner daerah asal. Pemeriksaan ante-mortem sebelum penyembelihan dan post-mortem setelahnya masih kerap diabaikan, terutama di luar kota besar. Standar kesejahteraan hewan pun masih jauh dari penerapan yang konsisten. Konsumen membeli berdasarkan penampilan fisik dan harga, bukan berdasarkan status kesehatan yang terverifikasi.

Sudah saatnya Indonesia melangkah lebih jauh dengan gagasan yang konkret: paspor digital hewan kurban.

Sistem identifikasi berbasis QR Code yang dapat diakses publik secara langsung bukan lagi sekadar gagasan futuristik. Teknologi ini mampu menyajikan riwayat lengkap seekor ternak—asal daerah, status vaksinasi, riwayat pemeriksaan kesehatan, usia, hingga identitas peternak—hanya dalam hitungan detik. Konsumen cukup memindai kode sebelum bertransaksi, dan kepercayaan tidak lagi harus dibangun di atas keyakinan buta.

Lebih dari itu, platform digital yang selama ini menikmati keuntungan ekonomi dari perdagangan hewan kurban tidak bisa terus berlindung di balik klaim “penyedia sarana.” Jika mereka memperoleh manfaat dari ekosistem ini, mereka juga wajib menanggung tanggung jawab atas validitas informasi yang ditampilkan kepada konsumen. Tanpa pengawasan digital yang ketat, ruang online akan terus menjadi lahan paling subur bagi praktik manipulasi musiman.

Transformasi ekosistem kurban nasional harus bergerak secara menyeluruh.

Sertifikasi kesehatan digital, pelatihan juru sembelih bersertifikat, edukasi konsumen yang terstruktur, hingga mekanisme pengaduan yang mudah diakses harus menjadi bagian dari agenda besar yang tidak boleh ditunda. Pemerintah, otoritas keagamaan, pelaku usaha, dan platform digital perlu duduk bersama—bukan hanya menjelang Idul Adha, tetapi sepanjang tahun—untuk membangun ekosistem yang benar-benar melindungi konsumen.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang membeli seekor kambing atau sapi semata.

Mereka sedang membeli ketenangan batin. Mereka sedang membeli keyakinan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mengalir ke ibadah yang dijalankan dengan benar, jujur, dan bermartabat. Ketika kepercayaan itu dikhianati—melalui foto palsu, bobot yang dimanipulasi, atau hewan sakit yang disembunyikan cacatnya—yang rusak bukan hanya transaksi bisnis biasa.

Yang rusak adalah niat suci yang seharusnya menjadi inti dari seluruh ritual kurban.

Menjaga integritas perdagangan hewan kurban bukan sekadar tugas negara atau ulama. Ini adalah tanggung jawab moral setiap pelaku usaha yang ingin namanya tetap dipercaya—bukan hanya oleh konsumen, tetapi juga di hadapan nilai-nilai yang jauh melampaui kalkulasi keuntungan musiman.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan “paspor digital hewan kurban”?

Paspor digital hewan kurban adalah sistem identifikasi berbasis QR Code yang memuat informasi lengkap seekor ternak, mulai dari asal daerah, status vaksinasi, riwayat kesehatan, hingga identitas peternak. Konsumen dapat memindai kode tersebut sebelum bertransaksi untuk memastikan kondisi hewan yang akan dibeli.

Apakah ada regulasi yang mengatur kesehatan hewan kurban di Indonesia?

Ada. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban, serta MUI mengeluarkan fatwa Nomor 32 Tahun 2022 dan Nomor 34 Tahun 2023 terkait pelaksanaan kurban di tengah wabah PMK dan Lumpy Skin Disease. Namun implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal.

Bagaimana konsumen melindungi diri saat membeli hewan kurban secara online?

Konsumen sebaiknya meminta Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari penjual, memverifikasi identitas peternak, menghindari transaksi yang hanya mengandalkan foto atau video tanpa dokumen pendukung, serta memilih penjual yang terdaftar dan memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi secara independen.