Summarize the post with AI

MAGELANG, PUNGGAWANEWS – Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk merampungkan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Program yang digadang-gadang sebagai tulang punggung penguatan pertahanan daerah ini mencerminkan pergeseran paradigma militer dari sekadar alat pertahanan menjadi aktor aktif pembangunan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan manifestasi dari strategi pertahanan defensif aktif yang dicanangkan pemerintah, sekaligus instrumen untuk menjaga stabilitas nasional sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

“Presiden memerintahkan kita untuk menjaga seluruh kabupaten. Oleh karena itu, kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia ditugaskan untuk membangun setiap batalyon menjaga satu kabupaten,” ujar Sjafrie dalam Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia yang dikutip Lemhanas, Ahad, 19 April 2026.

Sjafrie menekankan bahwa keberadaan batalyon teritorial tidak semata-mata berorientasi pada fungsi pertahanan konvensional. Ia berargumen bahwa kehadiran personel TNI di tingkat kabupaten akan memberi dampak berlapis, mulai dari penguatan kohesi sosial hingga stimulasi aktivitas ekonomi masyarakat melalui interaksi langsung di lapangan.

Dalam kerangka inilah TNI dikonsepsikan sebagai national safety belt, semacam sabuk pengaman nasional yang memastikan roda pemerintahan daerah dapat berputar tanpa hambatan.

Secara kuantitatif, hingga akhir 2025, pemerintah telah berhasil membangun sekitar 150 batalyon dari total target 514 batalyon yang disesuaikan dengan jumlah kabupaten di Indonesia. Artinya, masih ada sekitar 364 batalyon yang harus dibangun dalam waktu ke depan, sebuah pekerjaan rumah berskala besar yang membutuhkan komitmen anggaran dan sumber daya manusia yang tidak kecil.

Rencana ekspansi ini sejalan dengan langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menghidupkan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial, sebuah posisi yang telah dihapus sejak Oktober 2001. Pada Maret 2026, Panglima mengangkat Pangkogabwilhan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi untuk mengisi pos strategis tersebut, menandai kebangkitan kembali pendekatan teritorial dalam doktrin militer Indonesia.



Follow Widget

about image