PUNGGAWANEWS, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan persoalan serius dalam sistem fiskal pusat-daerah, khususnya terkait tunggakan dana bagi hasil (DBH) pajak yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun terakhir. Pengungkapan ini disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar pada Rabu (10/12/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi memaparkan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi sekaligus menyampaikan kritik tajam terhadap sistem sentralisasi yang dinilai menghambat pembangunan daerah. Ia juga membela para kepala daerah yang bekerja dengan komitmen tinggi di tengah keterbatasan anggaran.

Dedi mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali mengajukan permohonan pencairan DBH kepada pemerintah pusat, namun belum mendapat respons positif. “Kami punya utang yang dipotong setiap tahun, tetapi utang DBH ke Jawa Barat sudah tiga tahun tidak dibayar-bayar. Kirim surat sudah tujuh kali tidak dikabulkan,” ujar Dedi di hadapan pejabat MPR RI, termasuk Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dan Sekretaris Jenderal MPR RI.

Meski demikian, Gubernur asal Purwakarta ini menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap DBH tersebut dipotong, melainkan hanya tertunda pembayarannya. Ia mengibaratkan hubungan pusat dan daerah seperti induk dan anak, di mana seharusnya pemerintah pusat sebagai induk menyayangi dan mendukung kepentingan daerah.

Efisiensi Anggaran di Tengah Keterbatasan

Meski menghadapi kendala fiskal yang tidak ringan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan tanpa mengorbankan pembangunan. Salah satu terobosan yang diterapkan adalah sistem kerja dari rumah (work from home) untuk sebagian pegawai, yang justru terbukti meningkatkan produktivitas.

“Dana bagi hasil ditunda, tetapi kami bisa membangun jalan yang lebar-lebar, memasang penerangan jalan umum di seluruh jalan, menggratiskan sekolah SMA, dan membangun ratusan ruang kelas baru serta puluhan unit sekolah baru,” papar Dedi.

Ia juga mengungkapkan efisiensi di tingkat pribadi. Anggaran perjalanan dinas gubernur kini hanya 70 juta rupiah per tahun, turun drastis dari anggaran sebelumnya yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Langkah penghematan ini menjadi contoh bagaimana kepemimpinan yang sederhana dapat memberikan dampak besar bagi keuangan daerah.

Ambil Alih Kewenangan Pusat untuk Atasi Kemacetan

Tidak hanya fokus pada kewajiban provinsi, Pemprov Jabar juga mengambil inisiatif membangun infrastruktur yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur di Karawang, kawasan industri yang menjadi penyumbang pajak tinggi bagi negara.

“Jembatan senilai 250 miliar rupiah dibangun oleh provinsi, jalannya 40 miliar rupiah dibangun kabupaten. Gerbang tol Karawang Barat dan Karawang Timur juga kami yang bangun,” jelas Dedi.

Langkah ini terpaksa diambil karena kemacetan di kawasan industri tersebut sudah berlangsung puluhan tahun tanpa penanganan serius dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov Jabar juga membantu pemerintah pusat menertibkan aset-aset negara, termasuk mengembalikan sungai yang selama ini disewa-sewakan oleh warga dan membongkar bangunan di bantaran sungai yang menjadi penyebab banjir.

Kritik Keras terhadap Sistem Sentralisasi Energi

Dedi mengkritik tajam sistem sentralisasi yang dinilai menimbulkan ketidakefisienan, terutama dalam pengelolaan energi. Ia mencontohkan kasus distribusi listrik dari Bendungan Cirata yang justru dikirim ke Bali, sementara daerah-daerah di bawah Cirata mendapat pasokan dari Banten yang menggunakan batubara.

“Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara melakukan hal yang aneh-aneh. Listrik mikrohidro yang dibangun di desa-desa dijual ke PLN, lalu dijual lagi ke warga. Padahal kalau dikelola desa dengan dana desa, rakyat bisa mandiri energi,” kritik Dedi.

Menurutnya, kemandirian energi dan pangan di tingkat lokal adalah kekuatan sejati Indonesia yang membuat negara ini sulit ditaklukkan. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi melanda pada 1998-1999, di mana masyarakat pedesaan mampu bertahan dengan mengandalkan ekonomi lokal.

Otonomi Daerah sebagai Warisan Budaya Nusantara

Dalam paparannya, Dedi menekankan pentingnya otonomi daerah sebagai warisan budaya Nusantara yang telah ada sejak era kerajaan-kerajaan pada 400 Masehi. Menurutnya, perbedaan karakteristik setiap daerah justru menjadi keunggulan Indonesia yang membuat Belanda tidak mampu menguasai seluruh wilayah Nusantara selama 350 tahun penjajahan.

“Tidak semua kepala daerah baik, tidak semua bupati baik, tidak semua gubernur baik. Yang tidak baik banyak, yang koruptif banyak, tetapi yang berhasil juga banyak,” tegas Dedi.

Ia mengingatkan bahwa kepala daerah berhadapan langsung dengan permasalahan konkret masyarakat sehari-hari, mulai dari rumah roboh, jembatan rusak, hingga masalah sosial seperti geng motor dan kenakalan remaja. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus sejalan dengan kebijakan fiskal yang juga otonom.

Daerah Otonom Baru Kesulitan Berkembang

Dedi juga menyoroti kondisi beberapa daerah otonom baru seperti Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar yang mengalami kesulitan membangun akibat keterbatasan anggaran. “Bupatinya sampai menangis karena berat sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhatian,” ujar Dedi.

Ia menyarankan agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah-daerah otonom baru yang membutuhkan dukungan lebih besar dalam tahap awal pembangunan.

Acara sarasehan nasional tersebut dihadiri sejumlah pejabat MPR RI, para kepala daerah se-Jawa Barat, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Direktur Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan.

Dedi menutup paparannya dengan penegasan bahwa tidak semua kepala daerah tidak peduli terhadap rakyat atau berperilaku buruk. “Banyak yang mampu melaksanakan tugas dengan baik meski dalam keterbatasan anggaran dan posisi yang sederhana,” pungkasnya.