Karena itu, sebagai Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat, Lalu secara khusus meminta Presiden Prabowo turun tangan. Bukan dengan kebijakan parsial, melainkan dengan keputusan mendasar yang mengubah lanskap tata kelola guru secara menyeluruh.
“Kami meminta Presiden Prabowo untuk menghapus kastanisasi guru. Tidak boleh lagi ada pengelompokan status guru yang menimbulkan disparitas. Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu,” tegasnya.
Visi yang ditawarkan Lalu cukup konkret. Seluruh guru di Indonesia direkrut melalui satu jalur tunggal, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan begitu, pemerintah pusat dapat mengambil kendali penuh atas proses rekrutmen, distribusi tenaga pendidik, pembinaan karier, hingga peningkatan kesejahteraan guru secara merata dari Sabang sampai Merauke.
Sistem terpusat seperti ini, menurut Lalu, akan mengakhiri ketidakmerataan yang selama ini terjadi. Di satu sisi ada daerah yang kelebihan guru ASN, di sisi lain ada daerah terpencil yang bergantung sepenuhnya pada tenaga honorer dengan gaji jauh dari layak.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.