Dengan visi “GERAK”, Thomas Djiwandono siap menggerakkan kebijakan moneter Indonesia menuju stabilitas yang lebih solid dan pertumbuhan yang lebih inklusif.

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Komisi XI DPR RI secara resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan ini diambil setelah Thomas menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin sore, 26 Januari 2026, di Kompleks Parlemen.

Dalam paparannya, menantu Presiden Prabowo Subianto ini menguraikan visi strategis kebijakan moneter yang akan dijalankannya dengan satu kata kunci: “GERAK”—sebuah akronim yang merangkum lima pilar utama arah kebijakan Bank Indonesia di masa mendatang.

Tantangan Global, Peluang Domestik

Thomas mengakui bahwa perekonomian Indonesia masih akan berhadapan dengan sejumlah tantangan eksternal, di antaranya ketidakpastian ekonomi global, volatilitas tinggi di pasar keuangan internasional, serta tren penurunan inflasi global yang belum stabil.

Meski demikian, ia optimistis bahwa fondasi ekonomi dalam negeri cukup solid untuk didorong lebih jauh. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali di kisaran target 2,5 persen (±1 persen) dinilai memberikan ruang gerak yang luas bagi penguatan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan ekonomi kita cukup resilien. Di kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen dengan inflasi di level 2,9 persen. Sektor manufaktur juga tetap ekspansif,” ungkap Thomas dalam sesi uji kelayakan.

Data positif lainnya mencakup surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut, menunjukkan konsistensi kinerja perdagangan Indonesia. Cadangan devisa pun mendekati rekor tertinggi sepanjang masa.

“Ini memberikan peluang besar, terutama dari segi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter,” tambahnya.

Konsep “GERAK”: Lima Pilar Strategis Kebijakan Moneter

Menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik, Thomas mengajukan kerangka tematik bernama “GERAK” yang terdiri dari lima strategi utama:

G – Governance (Tata Kelola yang Kuat dan Kredibel)

Thomas menekankan pentingnya fondasi kelembagaan yang kokoh, yaitu independensi Bank Indonesia yang telah dibangun sejak 1999, serta payung hukum UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang disahkan pada 2023.

“Governance adalah fondasi untuk menghasilkan kebijakan yang kuat dan kredibel,” tegasnya.

E – Efektivitas Kebijakan

Poin ini berfokus pada pencapaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui transmisi kebijakan yang optimal. Thomas menyoroti bahwa penurunan suku bunga acuan (BI Rate) sepanjang 2025—dari 6 persen menjadi 4,75 persen—belum sepenuhnya ditransmisikan oleh perbankan dalam bentuk penurunan suku bunga kredit.

“Saya ingin mendorong agar transmisi kebijakan moneter bisa lebih maksimal ke depannya, sehingga aktivitas ekonomi lebih menggeliat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dampak positif dari injeksi likuiditas Rp200 triliun oleh Kementerian Keuangan pada September lalu, yang berhasil meningkatkan giro bank umum.

“Penurunan BI Rate yang ditopang penempatan dana Rp200 triliun membuat komponen giro bank umum naik. Jika likuiditas dan suku bunga dikelola bersama dengan baik, ini akan menopang pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

R – Resiliensi Sistem Keuangan

Thomas menekankan perlunya pendalaman pasar keuangan sebagai target jangka panjang, yang harus ditopang oleh penguatan intermediasi, basis pendanaan, dan inklusi keuangan.

Ia bahkan mengusulkan konsep baru: financial security (ketahanan keuangan).

“Kita mengenal istilah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Alangkah baiknya jika kita juga memikirkan ketahanan sektor keuangan. Financial security sangat diperlukan jika kita ingin tumbuh tidak hanya cepat, tetapi juga berkelanjutan,” ungkapnya.

A – Akselerasi Sinergi Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan

Thomas menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui sinergi yang kuat antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan), otoritas moneter (Bank Indonesia), dan regulator keuangan lainnya seperti OJK dan LPS.

“Sinergitas ini tidak mengurangi independensi masing-masing lembaga. Ini kritikal, dan fondasinya sudah ada melalui UU yang berlaku,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi tiga program kunci:

1. Sinkronisasi kebijakan suku bunga dan koordinasi pengeluaran utang serta pasar Surat Berharga Negara (SBN)
2. Penguatan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
3. Kebijakan pembiayaan pembangunan yang lebih terintegrasi

Thomas juga menyinggung kebijakan burden sharing yang diterapkan saat pandemi COVID-19, dan mengisyaratkan bahwa ia memiliki pandangan berbeda untuk kondisi saat ini—meski tidak merinci apakah kebijakan tersebut akan dihapus atau dimodifikasi.

“Saat ini kita sedang menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, dan di situlah pentingnya sinergi fiskal-moneter yang sedikit berbeda dari zaman pandemi dulu,” katanya.

K – Keberlanjutan Transformasi Keuangan

Pilar terakhir ini mencakup tiga program utama: implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan, serta peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Thomas menekankan pentingnya dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

“Ke depannya, peran UMKM harus terus ditingkatkan. Dukungan bisa datang dari pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif likuiditas makroprudensial dari bank sentral, hingga relaksasi mikroprudensial dari OJK,” paparnya.

Stabilitas Nasional Melalui Koordinasi Pusat-Daerah

Thomas juga menyoroti pentingnya stabilitas nasional yang diciptakan melalui sinergi antara BI dan Pemerintah, khususnya dalam pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Semua ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dalam jangka menengah dan panjang,” tegasnya.

Tugas Besar di Depan Mata

Dengan persetujuan DPR, Thomas Djiwandono kini siap menjabat sebagai Deputi Gubernur BI untuk lima tahun ke depan. Ia akan bekerja bersama Gubernur BI Perry Warjiyo dan deputi lainnya untuk menjalankan tugas-tugas strategis Bank Indonesia: pengelolaan sistem pembayaran, otoritas makroprudensial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai amanat UU P2SK.

Konsep “GERAK” yang diusungnya diharapkan mampu menjadi panduan strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sekaligus memaksimalkan potensi domestik untuk mencapai pertumbuhan yang adaptif, agile, dan berkelanjutan.