JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Baru saja dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, langsung memasang garis tegas: tidak ada ruang bagi praktik korupsi, percaloan, maupun penyalahgunaan pengaruh dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikannya usai pelantikan di Istana Merdeka, Rabu malam, 22 Juli 2026.
Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus pada pemulihan kesehatan. Mundurnya Nanik menarik sorotan luas, mengingat ia baru menjabat sekitar satu setengah bulan. Nanik sendiri sebelumnya ditunjuk untuk menggantikan para pejabat BGN yang terseret kasus korupsi pada akhir Mei 2026.
Pergantian kepemimpinan yang beruntun ini menjadikan BGN berada di bawah tekanan besar. Program MBG yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo kini menuntut sosok pemimpin yang tak hanya cakap secara teknis, tetapi juga bersih dari konflik kepentingan.
Sudaryono tampaknya menyadari beban tersebut. Sejak hari pertama, ia mengumumkan bahwa seluruh proses di BGN harus berjalan secara terbuka, resmi, dan dapat diawasi publik. Tidak ada jalur khusus, tidak ada pengecualian—bahkan bagi orang-orang yang mengaku dekat dengannya.
“Kalau nantinya ada orang yang menawarkan jasa dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya—keluarga, sahabat, teman alumni—dan dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya kepada wartawan.
Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi seremonial. Sudaryono secara eksplisit menyebut bahwa kedekatan pribadi tidak bisa dijadikan modal untuk mendapatkan proyek, mempercepat proses, maupun memperoleh keuntungan apa pun dari program ini. Semua usulan dan persoalan harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Politikus Gerindra dari Jawa Tengah itu bahkan mengajak masyarakat untuk melaporkan langsung ke aparat penegak hukum apabila ada pihak yang mencatut namanya demi kepentingan bisnis. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi program MBG dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan jutaan anak Indonesia sebagai penerima manfaat.
“Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan—sebagaimana ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Sudaryono dengan nada tegas.
Penunjukan Sudaryono sendiri bukan tanpa pertimbangan matang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden perlu segera mengisi kekosongan kepemimpinan di BGN karena lembaga ini mengemban tugas yang tidak bisa ditunda.
“BGN adalah sebuah institusi yang jenis pekerjaannya tidak bisa ditunda,” ujar Prasetyo.
Sudaryono dinilai memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Ia telah terlibat dalam proses perumusan program MBG sejak tahap awal, memahami konsep dan teknis pelaksanaannya secara menyeluruh. Pengalamannya sebagai Wakil Menteri Pertanian juga dianggap sebagai nilai tambah yang signifikan, mengingat keberhasilan MBG sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari sektor pertanian.
“Sumber-sumber bahan baku pangan yang menjadi makanan bergizi gratis selama ini memang disupport oleh Kementerian Pertanian, di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan,” jelas Prasetyo.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menyampaikan dukungannya. Ia meyakini rekam jejak Sudaryono di bidang ketahanan pangan akan menjadi bekal yang tepat untuk memimpin BGN ke arah tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Sehingga setiap rupiahnya dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak Indonesia,” ujar Gibran.
Wapres juga mendorong agar program MBG diperluas dan difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan melibatkan pelaku UMKM lokal, kantin sekolah, dan orang tua siswa. Pendekatan ini dinilai lebih tepat sasaran sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di akar rumput.
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mendorong pembentukan Tim Pengawas (Timwas) daerah yang independen. Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya berpusat di Jakarta, melainkan harus menjangkau seluruh pelosok negeri.
“Tim pengawas idealnya harus orang-orang yang paham penanganan stunting dan intervensi gizi, serta tidak terafiliasi dengan kepentingan bisnis dan politik program MBG,” kata Lucy.
Lebih jauh, Lucy mendorong Komisi IX DPR untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG. Panja ini diharapkan mampu membantu pemerintah merancang peta jalan program yang lebih terukur, khususnya menyasar kelompok masyarakat dari desil 1 hingga 4—yakni segmen paling rentan secara ekonomi.
Jika pengawasan dan targeting berjalan dengan benar, Lucy meyakini anggaran MBG dapat digunakan secara lebih efisien. Dampaknya tidak hanya pada kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga pada stabilitas fiskal negara secara keseluruhan.
Kini, di tengah sorotan publik yang begitu tajam, Sudaryono memikul tanggung jawab besar: membuktikan bahwa BGN mampu bangkit dari bayang-bayang skandal dan menjadikan program MBG sebagai warisan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi generasi penerus bangsa.
FAQ
Mengapa Kepala BGN sebelumnya, Nanik S. Deyang, mengundurkan diri?
Nanik S. Deyang mundur dari jabatan Kepala BGN dengan alasan ingin fokus pada perawatan kesehatannya. Ia baru menjabat sekitar satu setengah bulan setelah menggantikan pejabat sebelumnya yang tersangkut kasus korupsi.
Apa komitmen utama Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru?
Sudaryono berkomitmen untuk menjalankan program MBG secara transparan dan bebas dari korupsi. Ia menegaskan tidak akan memberikan prioritas kepada pihak mana pun yang mengaku dekat dengannya, dan mengajak masyarakat melaporkan siapa saja yang mencatut namanya.
Apa yang dimaksud dengan fokus MBG di daerah 3T?
Daerah 3T merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Wakil Presiden Gibran mendorong agar program MBG diprioritaskan di wilayah-wilayah tersebut, dengan melibatkan UMKM lokal, kantin sekolah, dan orang tua siswa demi pemerataan manfaat gizi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.