PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mendalam mengenai strategi diplomasi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel, khususnya terkait keputusan kontroversial bergabung dengan Board of Peace (BOP). Dalam sebuah pertemuan tertutup, sang presiden mengungkapkan filosofi geopolitik yang mendasari langkah tersebut.

Filosofi “Lebih Baik Duduk Semeja”

Dengan suara bariton khasnya, Prabowo membuka penjelasan dengan kalimat yang penuh makna: “Kita ini lebih baik duduk semeja daripada menjadi menu di atas meja.”

Pernyataan tersebut mengandung analisis tajam tentang dinamika kekuatan global. Menurut Prabowo, negara-negara yang belum memiliki kekuatan memadai seringkali menjadi mangsa empuk bagi negara-negara kuat yang haus sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ambisi politik para pejabatnya.

“Negara kuat menggunakan berbagai instrumen kekuatan—diplomasi, mata uang, teknologi, ekonomi, hingga militer, terutama operasi intelijen—untuk menjadi momok menakutkan bagi negara yang belum kuat,” ungkap Prabowo.

Ia menambahkan, melalui soft power, negara-negara dominan dapat menggoyahkan stabilitas politik negara lemah. Ketidakstabilan tersebut membuat pemerintah tersibak mengurusi gejolak internal, yang pada akhirnya menggerogoti fondasi ekonomi.

“Negara yang tidak stabil keamanan dan politiknya akan selalu gonjang-ganjing. Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi sangat sulit dilakukan. Negara yang mencoba nakal atau tidak patuh pada kehendak mereka akan berakhir menjadi santapan,” tegasnya.

Resolusi PBB: Landasan Keterlibatan Indonesia

Prabowo menjelaskan bahwa rencana Board of Peace akhirnya dimasukkan ke dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803, yang tidak diveto oleh negara manapun.

“Rusia dan China ikut mendukung, meskipun tidak eksplisit. Mereka abstain, tapi mengizinkan resolusi ini lolos. Ini adalah syarat yang saya tetapkan sejak awal,” jelas Prabowo.

Sejak semula, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bersedia menyumbang pasukan perdamaian hanya jika mendapat persetujuan PBB. Setelah Board of Peace disetujui PBB, konsultasi dengan tujuh negara Muslim lainnya pun dilakukan.

“Kami mengambil kesimpulan: kalau kita berada di dalam, mungkin kita bisa mempengaruhi situasi dan membantu rakyat Palestina. Kita tahu ini tidak mudah. Tapi kalau di luar, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Keputusan Tegas: Exit Strategy Sudah Disiapkan

Presiden menegaskan bahwa selama berada dalam BOP dapat membantu perjuangan rakyat Palestina, Indonesia akan bertahan. Namun, begitu kesimpulan menunjukkan tidak ada harapan dan keterlibatan Indonesia menjadi kontraproduktif—menghabiskan waktu, energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional—Indonesia akan keluar.

“Saya sudah mengambil keputusan. Saya tidak akan menunggu tujuh negara lain. Kalau saya berkesimpulan tidak ada manfaat, mereka sudah tahu saya akan keluar,” tegas Prabowo.

Ia mengakui setuju penuh dengan pandangan tentang perlunya leverage dalam diplomasi. “We must have leverage. Kita harus punya posisi tawar.”

Syarat Ketat Indonesia dalam BOP

Meski bergabung, Indonesia menetapkan sejumlah syarat yang tidak bisa ditawar. Pertama, Indonesia tidak bergabung sebagai anggota premium yang harus menyetor dana sebesar 17 triliun rupiah atau 1 miliar dolar AS.

Kedua, Indonesia tetap berpegang pada prinsip dasar bernegara. Pasukan perdamaian Indonesia tidak akan melucuti senjata Hamas, melainkan fokus melindungi rakyat Palestina sipil dari serangan dalam bentuk apapun, serta membuka akses bantuan kemanusiaan.

“Saya selalu katakan dalam pembicaraan dengan tokoh-tokoh Barat: kita akan ikut dan siap kirim pasukan perdamaian, asalkan semua pihak setuju—pertama, tokoh-tokoh Palestina; kedua, semua negara terlibat seperti Mesir dan Yordania; serta didukung Arab Saudi, Qatar, dan UAE. Bahkan de facto, Hamas harus menerima kehadiran kita,” papar Prabowo.

Amanah Konstitusi: Perdamaian Abadi

Prabowo menegaskan bahwa sebagai Presiden Indonesia, ia harus menjunjung tinggi amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Alinea keempat menegaskan tujuan negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Ketika ada tawaran untuk masuk ke Palestina sekaligus menjalankan amanah UUD 1945, Indonesia perlu berstrategi,” kata Prabowo.

Berenang Bersama Hiu

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengutip filosofi dari buku karya Harvey Mackay berjudul “How to Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive” (Bagaimana Berenang dengan Hiu Tanpa Dimakan Hidup-hidup).

“Pak Presiden ini berat tugasnya. Seperti ikan kecil yang berenang di sekitar hiu, mengambil remahan makanan tanpa pernah dimakan. Suatu hari, ikan kecil itu tumbuh besar,” ujar salah satu hadirin.

Prabowo menambahkan, “Indonesia harus bisa berenang dengan India, China, Israel, Amerika, dan Rusia—tanpa dimakan hidup-hidup.”

Ketika ditanya bagaimana caranya, Prabowo menjawab dengan tegas: “Benar sekali. Jawabannya adalah: Peace.”

Penjelasan komprehensif ini memberikan gambaran jelas tentang pertimbangan strategis Indonesia dalam isu Palestina—sebuah langkah diplomasi yang penuh perhitungan, dilandasi konstitusi, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang sambil tetap setia pada prinsip kemanusiaan dan perdamaian dunia.