Prabowo Menjawab: Dana Daerah Dipotong, Ancaman Separatisme Menguat

BOGOR, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto duduk di meja bersejarah kediamannya di Hambalang, Bogor, malam itu. Di hadapannya, enam jurnalis senior dan pakar menunggu giliran untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantung di benak publik. Bukan sekadar konferensi pers biasa — ini adalah ujian terbuka bagi seorang presiden yang baru melewati setengah jalan dari tahun keduanya.

Sesi dialog yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu dipandu oleh Liviana Charlisa. Hadir dalam forum tersebut nama-nama seperti Akbar Faisal Ansensor dari podcast Ansensor, Wahyu Danil dari CNBC Indonesia, Rivana Pratiwi dari Metro TV, Andromeda Mercury dari TV One, Ratna Susilowati dari Rakyat Merdeka, serta Prof. Gema Guru Yardi, pakar pasar modal dan mantan penasihat senior kepala staf kepresidenan. Dialog ini merupakan sesi ketiga dalam rangkaian diskusi Prabowo bersama jurnalis senior dan para ahli.

Dari sekian banyak isu yang dibahas, dua persoalan mengambil porsi paling besar: hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang kian menegang, dan bagaimana pemerintah merespons tekanan ekonomi yang menerpa kalangan menengah dan UMKM.

Akbar Faisal membuka salvo pertanyaan dengan nada lugas. Ia menyebut fakta bahwa 18 gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes pemotongan dana transfer ke daerah yang mencapai sekitar 29,3 persen — dari 900 miliar turun menjadi hanya 600 miliar. Bukan hanya gubernur, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pun ramai-ramai menyuarakan protes serupa. Argumen mereka satu: 80 persen uang berputar di pusat, sementara daerah diminta mengerjakan banyak hal dengan tangan kosong.

Prabowo tidak menghindar. Ia justru balik bertanya — dengan retorika khas seorang mantan jenderal. “Coba hitung berapa dana pemerintah pusat yang mengalir ke daerah,” ujarnya. Ia mencontohkan dana desa sebesar tujuh miliar rupiah per tahun per desa, dan meminta lawan bicaranya mengalikan angka itu dengan jumlah desa yang ada di daerah-daerah yang dianggap “merasa dirugikan” seperti Maluku Utara dan NTT. “Kadang lebih besar dari PAD-nya, lebih besar dari APBD-nya,” katanya.

Namun Prabowo juga tidak menutup mata terhadap realitas pahit di lapangan. Ia mengakui bahwa selama 25 tahun desentralisasi berjalan, banyak pemerintah daerah yang tidak menggunakan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya. Jalan kabupaten tidak diperbaiki meski itu tanggung jawab daerah. Sekolah rubuh karena dana yang ada justru mengendap di bank atau terjebak dalam konflik antara kepala daerah dan DPRD. “Saatnya berhenti berkelit,” tegasnya.

Yang lebih mengusik adalah munculnya suara-suara separatis dari sejumlah daerah. Akbar Faisal menyebut ada pihak di Maluku Utara yang mulai mempertanyakan relevansi berada dalam bingkai NKRI, bahkan ada bisik-bisik soal federalisme. Aceh pun disebut kembali bergolak. Prabowo meresponsnya dengan tegas namun tidak reaktif: selama pusat menjalankan kewajibannya secara objektif dan terukur, tidak ada alasan untuk goyah menghadapi provokasi semacam itu. “Kita tidak boleh terguncang oleh individu-individu yang ingin memainkan isu kedaerahan,” katanya.

Soal korupsi di tingkat daerah, Akbar mengutip catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut para elite politik daerah memotong APBD hingga 70 persen. Saat ini ada 18 bupati dan wali kota yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Prabowo tidak membantah. Ia justru menyebut akar masalahnya ada pada biaya politik yang terlampau tinggi. Untuk menjadi bupati, seseorang bisa menghabiskan 50 miliar rupiah. Gubernur bisa dua kali lipatnya. “Bagaimana bisa mengembalikan modal kalau tidak korupsi?” ujarnya, dengan pertanyaan retoris yang menggantung pahit di udara.

Solusi yang ia tawarkan bukan sekadar penindakan. Prabowo menyebut perlunya sistem yang memangkas ongkos politik: televisi swasta wajib menyediakan waktu siaran gratis selama kampanye sebagai bentuk layanan publik, papan reklame disediakan negara dan dibagi rata antarpartai, dan saksi pemilu ditanggung negara. Model yang ia sebut mengacu pada praktik di sejumlah negara Eropa. Ia juga mengusulkan adanya kursus orientasi wajib bagi kepala daerah terpilih sebelum dilantik — agar mereka setidaknya bisa membaca laporan keuangan daerah sendiri.

Di sisi ekonomi makro, Wahyu Danil dari CNBC menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen dan persaingan ketat memperebutkan investasi asing Malaysia dan Vietnam. Prabowo optimistis — bahkan cenderung percaya diri. Ia menyebut realisasi investasi 2025 telah mencapai 931 triliun rupiah, membuka 2,7 juta lapangan kerja baru, dan angka ini bukan dari program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Kopdes. “Tunggu beberapa minggu ke depan, akan ada investasi masif masuk ke Indonesia,” ujarnya, sembari menahan diri untuk tidak menyebut angka sebelum ada bukti nyata.

Prof. Gema Guru Yardi menyoroti kekhawatiran para pelaku UMKM dan kelas menengah yang terhimpit. Restitusi pajak yang tertahan membuat usaha kecil tidak bisa bergerak. RUU Perampasan Aset yang multitafsir menimbulkan ketakutan di kalangan pengusaha hingga berpotensi memicu capital outflow. Prabowo mengakui tekanan itu nyata, namun menegaskan bahwa relaksasi bukan sekadar wacana — ia sudah menghapus utang jutaan orang dan meminta bank-bank untuk memberikan kemudahan cicilan. “Apa yang menguntungkan rakyat, itulah yang harus kita putuskan,” katanya.

Terkait bencana alam, Ratna Susilowati membawa isu erupsi Anak Krakatau, kebakaran hutan Kalimantan, dan ancaman El Niño yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Prabowo menyebut Indonesia sebagai negara yang “ditakdirkan” berada di Ring of Fire, dan jawaban atas takdir itu adalah mitigasi — ratusan sensor BMKG, armada helikopter water bombing, pesawat amfibi, modifikasi cuaca, hingga ribuan kendaraan pemadam yang telah dipesan setahun lalu. Untuk asap lintas batas, ia menyebut bantuan Jepang berupa kapal LST dengan tiga helikopter Chinook, serta tawaran dari China dan Rusia.

Sesi malam itu ditutup sementara untuk jeda — sebelum sesi kedua yang akan membahas dominasi TNI di ranah sipil, sebuah isu yang tak kalah sensitifnya. Namun dari sesi pertama ini, satu benang merah terasa jelas: Prabowo tidak sedang memerintah dalam ketenangan. Ia memerintah di tengah tekanan dari dalam — daerah yang menuntut, koruptor yang bersembunyi di balik jabatan — dan dari luar, berupa gejolak geopolitik yang mengancam stabilitas ekonomi. Dan ia memilih untuk tidak pura-pura semuanya baik-baik saja.

FAQ

Mengapa dana transfer ke daerah dipotong oleh pemerintah pusat?
Prabowo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran diperlukan karena selama 25 tahun desentralisasi, banyak pemerintah daerah terbukti tidak menggunakan dana transfer sesuai peruntukannya — anggaran pendidikan dipotong, jalan kabupaten tidak diperbaiki, dan dana mengendap di bank akibat konflik internal antara kepala daerah dan DPRD.

Apakah ancaman separatisme dari beberapa daerah dianggap serius oleh Prabowo?
Prabowo merespons isu ini dengan tegas namun tidak reaktif. Ia meminta semua pihak bersikap objektif dalam menghitung berapa besar dana pusat yang sebenarnya telah dikucurkan ke daerah, dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terguncang oleh provokasi individu yang ingin memainkan sentimen kedaerahan.

Apa solusi Prabowo untuk menekan biaya politik yang menjadi akar korupsi kepala daerah?
Prabowo mengusulkan reformasi sistem kampanye: televisi swasta wajib menyediakan slot siaran gratis selama masa kampanye, papan reklame disediakan dan dibagi rata oleh negara, serta biaya saksi pemilu ditanggung negara — mengadopsi model yang berlaku di sejumlah negara Eropa.

IKUTI PUNGGAWANEWS DI THREADS

FOLLOW