JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Jemaah yang nekat menunaikan ibadah haji dengan visa non-haji kini menghadapi konsekuensi serius — bukan sekadar gagal beribadah, tetapi berpotensi berhadapan dengan hukum di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi praktik keberangkatan haji di luar prosedur resmi.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menyampaikan pernyataan tegas ini dalam keterangan resminya pada Kamis, 7 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya sah apabila menggunakan visa haji resmi yang diterbitkan sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi.

Imbauan ini bukan tanpa alasan. Berbagai tawaran perjalanan haji menggunakan visa nonhaji — mulai dari visa wisata, visa ziarah, visa umrah, hingga skema perjalanan lain di luar prosedur resmi — kian marak beredar di masyarakat, dan dianggap berbahaya.

“Kami tegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik haji tanpa visa haji,” kata Ichsan dalam keterangannya.

Risiko yang mengintai jemaah yang menggunakan jalur tidak resmi ini bukan hal sepele. Otoritas Arab Saudi berhak melakukan penahanan, deportasi, pengenaan denda, hingga proses hukum terhadap siapa pun yang terbukti menunaikan ibadah haji tanpa izin resmi.

Kondisi itu juga berpotensi mengancam keselamatan jemaah selama berada di Tanah Suci, mengingat mereka tidak berada dalam perlindungan sistem penyelenggaraan ibadah haji pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Arab Saudi yang dikenal dengan prinsip “laa Hajj bi laa Tasrih” — secara harfiah berarti tidak ada haji tanpa izin resmi. Kebijakan ini diterapkan secara konsisten oleh otoritas Saudi sebagai upaya pengendalian jemaah dan keamanan selama musim haji.

Yang perlu dicamkan oleh masyarakat: pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apabila warganya terjerat proses hukum akibat keberangkatan ilegal tersebut. Ichsan menegaskan hal ini secara eksplisit agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.

“Pemerintah Indonesia mendukung langkah tegas dan proses hukum yang dilakukan. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum tersebut,” ujarnya.

Kementerian Haji dan Umrah RI juga mengingatkan bahwa seluruh proses perjalanan haji wajib melewati jalur resmi dan tercatat dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah, mulai dari keberangkatan, selama berada di Arab Saudi, hingga kepulangan ke tanah air.

Masyarakat diminta tidak mudah tergiur iming-iming keberangkatan cepat yang ditawarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Apalagi, daftar tunggu haji resmi di Indonesia bisa mencapai puluhan tahun, sehingga tawaran “jalan pintas” tersebut terasa sangat menggiurkan bagi sebagian calon jemaah.

Namun, risiko yang harus ditanggung jauh lebih besar dari sekadar gagal berhaji. Jemaah bisa kehilangan kebebasannya di negeri orang, menanggung beban finansial akibat denda, bahkan menghadapi proses hukum yang panjang di Arab Saudi tanpa jaminan perlindungan dari pemerintah Indonesia.

Pesan pemerintah jelas: ibadah haji adalah kewajiban yang sakral, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku — demi keselamatan, keabsahan, dan ketenangan jiwa jemaah itu sendiri.

FAQ :

Apa saja risiko yang dihadapi jemaah haji yang menggunakan visa non-haji? Jemaah berisiko menghadapi penahanan, deportasi, denda, proses hukum di Arab Saudi, hingga ancaman keselamatan jiwa selama berada di Tanah Suci.

Apakah pemerintah Indonesia akan membantu jika warganya terkena masalah hukum akibat haji ilegal? Tidak. Pemerintah Indonesia menyatakan secara tegas tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan otoritas Arab Saudi terhadap jemaah yang berangkat di luar prosedur resmi.

Apa itu kebijakan “laa Hajj bi laa Tasrih”? Ini adalah prinsip yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang berarti tidak ada haji tanpa izin resmi. Kebijakan ini mewajibkan seluruh jemaah memiliki visa haji yang sah dan terdaftar secara resmi.