Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan percepatan dramatis target swasembada beras nasional menjadi 31 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Pencapaian ini jauh lebih cepat dari rencana awal yang membutuhkan waktu empat tahun.

“Setelah 45 hari masa pemerintahan, kami berhasil mempercepat target swasembada beras dari empat tahun menjadi hanya satu tahun. Ini dimungkinkan berkat dukungan penuh Presiden dalam hal regulasi dan pembiayaan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11/2025), usai mengikuti Rapat Terbatas dengan Presiden.

Menurut Amran, stok beras nasional diproyeksikan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni 3 juta ton pada akhir tahun ini. Angka tersebut menjadi modal kuat untuk menghentikan impor beras dan bahkan membuka peluang ekspor.

Pemerintah menggelontorkan dana masif untuk memperkuat infrastruktur pangan nasional. Total investasi mencapai Rp 25 triliun yang dialokasikan untuk dua program utama.

Pertama, pembangunan pabrik pakan ternak senilai Rp 20 triliun untuk mendukung 3.700 peternak rakyat di seluruh Indonesia. Program ini akan dilaksanakan dua fase: 12 lokasi pada fase pertama dan 18 lokasi tambahan pada fase kedua.

Kedua, pembangunan Rice Milling Unit dan perluasan jaringan gudang nasional dengan anggaran Rp 5 triliun dari APBN. Program ini dilaksanakan bersama Badan Urusan Logistik (Bulog).

“Kapasitas gudang sewa kita saat ini hanya 1,2 juta ton dan sudah penuh. Kami membutuhkan infrastruktur baru untuk menyerap hasil panen Februari 2026 mendatang,” jelas Amran.

Untuk melindungi peternak kecil dari gejolak harga pasar, pemerintah akan menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk produk peternakan seperti daging dan telur, serta pakan ternak. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak dari fluktuasi pasar yang merugikan.

Selain beras, pemerintah juga menargetkan pengurangan impor jagung pada tahun ini dan penghentian total impor tahun depan berkat peningkatan produksi dalam negeri.

Untuk komoditas kedelai, Kementerian Pertanian akan menggelar pembahasan strategis guna menyusun peta jalan pengembangan. Sementara untuk sapi potong dan sapi perah, program pengembangan komprehensif sedang dalam tahap finalisasi.

“Prinsip kami adalah impor berdasarkan kebutuhan aktual. Kalau produksi dalam negeri sudah cukup, kita hentikan impor. Bahkan untuk beras, kita sudah bersiap ekspor,” pungkas Amran.

Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.