Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan menyusul penangkapan salah satu pejabatnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menyatakan sikap zero tolerance terhadap penyimpangan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sering menjadi perhatian masyarakat.

Pernyataan keras Menkeu ini disampaikan seusai upacara pelantikan pejabat Kemenkeu di Gedung Juanda 1, Jumat petang. Purbaya memperingatkan bahwa setiap pimpinan yang terbukti lengah dalam mengawasi bawahannya harus bersiap untuk diberhentikan, bahkan hingga jenjang pimpinan tertinggi apabila pelanggaran terjadi secara beruntun.

“Ini terjadi berkali-kali dan sepertinya kalau kita tidak hati-hati akan terjadi terus. Kalau di masa lalu pimpinannya tidak kena. Ini kita tunggu yang Kalimantan sampai mana prosesnya. Kalau sampai tersangka betul sampai level satu di bawah pimpinannya, kita akan ganti terus sampai ke atas,” tegas Purbaya.

Menkeu menekankan bahwa pengulangan kasus korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan merupakan sinyal kuat bahwa reformasi menyeluruh harus segera dilakukan tanpa kompromi.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Purbaya mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja pegawai. “Tidak bisa lagi kita bilang, ‘Oh, saya tidak tahu itu di bawah saya terlalu jauh.’ Anda harus mengawasi itu. Karena pada akhirnya kalau begini terus, ya dirjen-dirjen dan saya juga kena, tidak bisa lari,” ucapnya.

Keprihatinan Soal Capaian Penerimaan Pajak

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengungkapkan keprihatinannya mengenai kinerja penerimaan pajak negara yang belum menunjukkan perbaikan signifikan meski perekonomian tengah dalam fase pemulihan.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2025 tercatat mencapai Rp917,6 triliun. Kendati angkanya terbilang besar, capaian tersebut masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemain-pemain yang mengalahkan kita sampai sekarang. Dan jangan sampai pula nanti Presiden masih menyampaikan hal-hal seperti ini. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih melihatnya,” ujar Purbaya.

Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia kerap menyinggung persoalan kebocoran pajak, praktik transfer pricing, under invoicing, serta double taxation agreement (DTA) dalam sektor perpajakan selama rapat-rapat koordinasi.

“Padahal kita sedang berupaya, upaya kita harus sungguh-sungguh. Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah. Pimpinan turun ke bawah, lihat kerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya tidak mau dengar kalimat itu lagi dari Presiden,” tegasnya dengan nada serius.

Purbaya berharap apabila kinerja pemungutan pajak (tax collection) dapat meningkat hingga 11-12 persen, maka berbagai permasalahan tersebut akan teratasi. “Tentunya kalau prestasi kita bagus dan tax collection-nya naik, alasan itu sudah hilang. Nanti kita pesta makan-makan kalau itu kejadian,” pungkasnya.