GAZA, PUNGGAWANEWS – Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) lokal Palestina di Tepi Barat dan Gaza tercatat rendah. Pemilu dewan kotamadya ini menjadi yang pertama sejak agresi militer Israel ke Jalur Gaza.

Data dari Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah, sebagaimana dilaporkan Reuters, menyebutkan sekitar 1,5 juta warga di Tepi Barat terdaftar sebagai pemilih. Sementara itu, sekitar 70.000 pemilih tercatat di wilayah Deir Al-Balah, Gaza.

Pada awal pelaksanaan pemungutan suara, Sabtu 25 April waktu setempat, sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Al-Bireh dan Deir Al-Balah terlihat sepi. Hingga menjelang siang, tingkat partisipasi baru mencapai 15 persen, sebelum meningkat menjadi 24,53 persen pada pukul 13.00 waktu setempat.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan apresiasinya atas terselenggaranya pemilu di tengah berbagai tantangan. Usai memberikan suara di Al-Bireh, ia menegaskan pentingnya menjaga proses demokrasi.

Abbas juga menekankan bahwa Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari Palestina. Karena itu, penyelenggaraan pemilu di Deir Al-Balah dinilai sebagai simbol persatuan antara wilayah Gaza dan Tepi Barat.

Pengamatan jurnalis AFP menunjukkan bahwa sejumlah TPS di Tepi Barat relatif sepi pemilih. Meski demikian, proses pemilu turut dipantau oleh diplomat asing.

Di tengah rendahnya partisipasi, sebagian warga tetap menaruh harapan pada hasil pemilu. Khalid Eid, seorang pemilih, berharap komposisi anggota dewan dapat berubah ke arah yang lebih baik untuk mendorong pembangunan komunitas.

Namun, pelaksanaan pemilu ini juga menuai kritik. Sejumlah warga menilai waktu penyelenggaraan tidak tepat, mengingat situasi keamanan yang belum kondusif akibat konflik berkepanjangan dan meningkatnya serangan pemukim Israel di Tepi Barat.

Kelompok Fatah yang berhaluan nasionalis-sekuler disebut menjadi arus utama pilihan pemilih. Sementara itu, Hamas yang menguasai Gaza tidak berpartisipasi dalam pemilu kali ini.

Di berbagai wilayah, kandidat yang didukung Fatah bersaing dengan calon independen serta kelompok kecil seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina.

Berdasarkan informasi dari Pusat Komunikasi Pemerintah Palestina, pemilu ini mencakup 491 wilayah dengan 1.922 TPS. Sebanyak 183 dewan diperebutkan oleh 321 daftar calon yang melibatkan 3.773 kandidat.

Dewan kotamadya yang terpilih nantinya akan bertanggung jawab atas pengelolaan layanan publik seperti air, sanitasi, dan infrastruktur lokal. Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan legislasi.

Pemilu kotamadya menjadi salah satu mekanisme demokrasi yang masih berjalan di bawah Otoritas Palestina sejak pemilihan presiden dan legislatif dibekukan pada 2006. Uni Eropa menilai pemilu ini sebagai langkah penting menuju penguatan demokrasi dan pemerintahan lokal.

Di sisi lain, kondisi Gaza masih terdampak berat akibat konflik berkepanjangan. Infrastruktur publik, layanan kesehatan, dan sanitasi mengalami kerusakan signifikan, sementara upaya pemulihan terus dilakukan di tengah keterbatasan.

Data terbaru hingga April 2026 dari Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 72.000 korban jiwa sejak operasi militer Israel dimulai pada Oktober 2023.

FAQ

Mengapa partisipasi pemilih rendah di pemilu Palestina?
Rendahnya partisipasi dipengaruhi faktor keamanan, situasi konflik yang belum stabil, serta keraguan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

Apa peran dewan kotamadya di Palestina?
Dewan kotamadya bertugas mengelola layanan publik seperti air, sanitasi, dan infrastruktur, namun tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang.

Mengapa Hamas tidak ikut pemilu ini?
Hamas, yang menguasai Gaza, memilih tidak berpartisipasi dalam pemilu lokal ini, sehingga kompetisi didominasi Fatah dan kandidat independen.