Kalimat itu terdengar segar sekaligus menyentil. SOP sudah ada, katanya—yang berarti selama ini bukan soal ketiadaan aturan, melainkan soal ketiadaan nyali untuk menegakkannya. Sistem yang baik di atas kertas tapi lumpuh di lapangan adalah cerita lama birokrasi Indonesia yang tak pernah selesai babnya.
Program MBG sendiri bukan program kecil. Ia menyentuh hajat hidup anak-anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan lainnya di seluruh penjuru negeri. Ketika oknum SPPG tidak hadir di dapur atau mengabaikan prosedur kebersihan dan rantai pasok, risikanya bukan sekadar administratif—melainkan ancaman nyata berupa gangguan kesehatan hingga keracunan makanan massal.
Beberapa insiden keracunan yang sempat mencuat di berbagai daerah sebelumnya menjadi latar kelam yang membuat pernyataan Sudaryono terasa tepat momen, meski sebagian kalangan bertanya-tanya: mengapa baru sekarang?
BGN di bawah Sudaryono kini tengah membenahi tata kelola secara menyeluruh, termasuk rantai pasok dan mekanisme belanja. Dua titik ini selama ini rawan bocor—baik secara prosedur maupun secara anggaran. Rantai pasok yang tidak transparan membuka celah bagi permainan harga dan kualitas bahan baku. Mekanisme belanja yang longgar menjadi lahan basah bagi mereka yang lebih mengutamakan komisi daripada gizi.
Maka reformasi yang diusung Sudaryono, jika benar dijalankan, bukan sekadar soal mendisiplinkan SPPG nakal. Ia menyentuh akar dari persoalan tata kelola program sosial berskala nasional yang selama ini berjalan di atas fondasi kepercayaan publik yang rapuh.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.