Bukan karena B50, Ini Faktor di Balik Rencana Penyesuaian HET MinyaKita

JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Rencana penyesuaian harga eceran tertinggi MinyaKita memantik pertanyaan publik—apakah ada kaitannya dengan kebijakan biodiesel B50 yang akan berlaku Juli mendatang? Menteri Perdagangan Budi Santoso menjawab tegas: tidak ada hubungannya sama sekali.

Budi menegaskan hal itu saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2025. Menurutnya, wacana kenaikan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita semata-mata dipicu oleh lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan meningkatnya biaya produksi minyak goreng di dalam negeri.

“Enggak ada sama sekali kaitannya dengan B50. Ini faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik,” kata Budi.

Keterkaitan antara B50 dan harga CPO memang bukan tanpa dasar. Program mandatori biodiesel B50—yang mencampurkan 50 persen minyak sawit dengan 50 persen solar—dijadwalkan berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan akan mendongkrak permintaan CPO secara signifikan, yang pada gilirannya berpotensi mendorong harga bahan baku minyak goreng semakin tinggi.

Meski logika itu masuk akal, Budi menolak menarik garis langsung antara B50 dan rencana penyesuaian HET MinyaKita. Ia menekankan bahwa faktor utama yang mendorong kajian ini adalah kondisi ekonomi yang terus berubah, sementara HET MinyaKita sendiri tidak pernah direvisi sejak Agustus 2024.

“Harga HET MinyaKita itu sudah dari 2024, sudah lama. Semua kan pasti nilai ekonominya berubah,” ujar Budi.

Artinya, hampir sembilan bulan berlalu tanpa ada penyesuaian, sementara harga bahan baku terus bergerak naik. Pemerintah kini tengah mengkaji ulang angka HET itu bersama kementerian dan lembaga terkait, meski Budi belum bisa memastikan kapan keputusan resmi akan diumumkan.

“Lagi kita bahas sekarang,” katanya singkat.

Di tengah polemik soal wacana kenaikan itu, Budi justru memberikan kabar yang sedikit melegakan. Pasokan MinyaKita di pasar saat ini dalam kondisi aman, dan harga di lapangan bahkan menunjukkan tren penurunan tipis. Dari pantauan terbaru, harga minyak goreng bersubsidi itu berada di kisaran Rp15.800 per liter, turun dari posisi sebelumnya di sekitar Rp15.900 per liter.

“Hari ini harganya sekitar Rp15.800-an. Sebelumnya Rp15.900-an, berarti malah bagus,” ucap Budi.

Namun ada catatan penting yang tidak bisa diabaikan. Sejumlah daerah, terutama Papua, masih mencatat harga yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penyebabnya bukan soal pasokan, melainkan tantangan distribusi yang secara geografis memang lebih kompleks di wilayah timur Indonesia.

Pemerintah tidak tinggal diam. Budi menyebut pihaknya telah meminta Bulog untuk memperkuat distribusi MinyaKita ke Papua, agar kesenjangan harga antardaerah bisa dipersempit.

Situasi ini mencerminkan dua sisi masalah yang harus ditangani bersamaan: menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, sekaligus memastikan ketersediaan produk merata hingga ke pelosok negeri. Sementara itu, kajian soal HET masih berjalan, dan publik belum mendapat kepastian soal angka maupun waktu pengumuman.

Yang pasti, jika HET akhirnya dinaikkan, pemerintah perlu memastikan penyesuaian itu tidak langsung terasa berat di kantong masyarakat—terutama kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini mengandalkan MinyaKita sebagai pilihan minyak goreng terjangkau.

FAQ

Apakah kenaikan HET MinyaKita berkaitan dengan program biodiesel B50? Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, tidak ada kaitan langsung antara keduanya. Rencana penyesuaian HET MinyaKita didorong oleh kenaikan harga CPO dan biaya produksi, bukan oleh kebijakan B50 yang baru berlaku Juli 2026.

Berapa harga MinyaKita saat ini di pasaran? Berdasarkan pantauan terbaru per awal Mei 2025, harga MinyaKita berada di kisaran Rp15.800 per liter, turun tipis dari sebelumnya sekitar Rp15.900 per liter.

Mengapa harga MinyaKita di Papua lebih mahal dibanding daerah lain? Harga yang lebih tinggi di Papua disebabkan oleh kendala distribusi akibat kondisi geografis yang lebih kompleks. Pemerintah telah meminta Bulog untuk memperkuat jalur distribusi ke wilayah tersebut.