JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Badan Gizi Nasional memasang tameng antikorupsi berlapis untuk program ambisius pemerintah, Makan Bergizi Gratis. Dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi kini resmi bertugas di lembaga yang mengelola salah satu program makan siang gratis terbesar dalam sejarah Indonesia itu.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengumumkan penempatan dua eks pejabat KPK tersebut pada Sabtu, 7 November . Langkah ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa, melainkan sinyal tegas bahwa pengelolaan program bernilai triliunan rupiah itu harus berdiri di atas fondasi integritas yang kokoh.
Sudaryono menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas bukan sekadar slogan administrasi belaka. Keduanya merupakan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG, yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh pelosok negeri.
Dua nama yang kini memperkuat jajaran Badan Gizi Nasional adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Keduanya bukan wajah baru dalam dunia pengawasan dan tata kelola pemerintahan, melainkan figur yang telah menempa pengalaman di salah satu lembaga antikorupsi paling berpengaruh di Indonesia.
Mungki Hadipratikno mendapatkan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan wilayah dalam struktur Badan Gizi Nasional. Posisi ini menempatkannya langsung di garis terdepan pemantauan distribusi dan pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Sementara itu, Haerudin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, kini dipercaya mengemban jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi. Ia bernaung di bawah Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, posisi yang secara langsung bersentuhan dengan identifikasi dan mitigasi potensi penyimpangan dalam rantai penyediaan gizi nasional.
Penempatan keduanya bukan terjadi dalam ruang hampa. Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi sorotan berbagai kalangan sejak diluncurkan, bukan hanya karena cakupannya yang masif, tetapi juga karena kompleksitas rantai pasokan, distribusi, dan pelaporan yang menyertainya.
Sudaryono mengakui bahwa besarnya skala MBG menuntut sistem kelembagaan yang jauh lebih matang dibandingkan program-program sebelumnya. Jutaan porsi makanan bergizi harus sampai ke tangan penerima manfaat setiap harinya, mulai dari anak-anak usia sekolah hingga ibu hamil dan menyusui di daerah terpencil sekalipun.
Dalam konteks itulah, kehadiran dua eks pejabat KPK di Badan Gizi Nasional menjadi relevan. Pengalaman mereka dalam mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi, membangun sistem pengawasan internal, serta memastikan akuntabilitas birokrasi diharapkan mampu menutup celah-celah yang selama ini berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Sudaryono juga menyebut bahwa Badan Gizi Nasional membuka diri terhadap masukan dan rekomendasi dari KPK sendiri. Termasuk di dalamnya adalah hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan MBG, yang akan dijadikan bahan penting untuk membenahi dan menyempurnakan sistem yang ada.
Hubungan antara BGN dan KPK dalam konteks ini tidak bersifat konfrontatif, melainkan kolaboratif. Lembaga penegak antikorupsi itu berperan sebagai mitra strategis yang membantu BGN mengidentifikasi kelemahan sebelum kelemahan tersebut berkembang menjadi skandal.
Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola program pemerintah. Daripada menunggu audit menemukan masalah atau investigasi mengungkap korupsi, BGN memilih membangun sistem yang sehat sejak hari pertama dengan melibatkan orang-orang yang paham betul anatomi penyimpangan birokrasi.
Sudaryono secara eksplisit menolak pendekatan reaktif dalam pengelolaan program. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan, begitu ia menegaskan. Menurutnya, sistem yang kuat harus dibangun sejak awal, bukan ditambal sulam setelah kebocoran terjadi.
Sikap ini berbeda dari pendekatan yang kerap dijumpai dalam banyak program pemerintah di masa lalu, di mana mekanisme pengawasan sering kali baru diperkuat setelah mencuat kasus penyimpangan yang memalukan. BGN tampaknya ingin memutus siklus tersebut.
Penguatan tata kelola yang diusung BGN tidak berjalan terpisah dari percepatan pelaksanaan program. Sudaryono menekankan bahwa kedua aspek itu harus berjalan beriringan, bukan saling mengorbankan satu sama lain. Kecepatan tanpa akuntabilitas hanya akan mengundang masalah, sementara akuntabilitas yang menghambat kecepatan akan membuat jutaan penerima manfaat terbengkalai.
Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak awal masa pemerintahannya. Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Skala programnya tidak main-main. Pemerintah menargetkan MBG menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan anggaran yang terus bertambah seiring perluasan cakupan. Besarnya nilai anggaran itulah yang membuat program ini menjadi ladang subur bagi potensi penyimpangan jika tidak dikelola dengan sistem yang kuat.
BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG menyadari posisinya yang rentan. Publik, parlemen, dan lembaga pengawas terus memantau setiap rupiah yang dibelanjakan untuk program ini. Tekanan untuk tampil bersih bukan hanya datang dari dalam, tetapi juga dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pengelolaan uang negara.
Mungki Hadipratikno dan Haerudin, dengan rekam jejak mereka di KPK, diharapkan membawa lebih dari sekadar pengalaman teknis. Keduanya membawa budaya kerja dan nilai-nilai yang telah ditempa di institusi yang dikenal keras dalam menegakkan standar integritas.
Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, sebagaimana disebut Sudaryono, tidak bisa dibangun hanya dengan aturan tertulis atau prosedur operasional standar. Ia dari keteladan orang-orang yang ditempatkan di posisi berpengaruh dan konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian kerja.
Langkah BGN merekrut eks pejabat KPK ke posisi strategis juga bisa dibaca sebagai pesan kepada ekosistem yang lebih luas, yaitu kepada mitra penyedia makanan, distributor bahan baku, pengelola dapur umum, hingga pejabat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan MBG bahwa standar akuntabilitas program ini tidak bisa dinegosiasikan.
Koordinasi lintas lembaga juga menjadi prioritas yang ditekankan Sudaryono. BGN tidak bisa bekerja sendirian dalam memastikan program sebesar MBG berjalan bersih dan efektif. Diperlukan sinergi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga pengawas, hingga masyarakat sipil agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Langkah penguatan pengawasan ini hadir di saat program MBG tengah berada dalam fase ekspansi. Jangkauan program terus diperluas ke kabupaten dan kota yang sebelumnya belum terlayani, menambah kompleksitas logistik dan tata kelola yang harus dihadapi BGN.
Dengan menempatkan dua eks pejabat KPK di garis terdepan pengawasan dan manajemen risiko, Badan Gizi Nasional memberi sinyal bahwa pertumbuhan program tidak akan mengorbankan kualitas tata kelola. Ekspansi yang cepat dan pengawasan yang ketat harus bisa berjalan dalam satu napas.
Publik tentu akan menantikan apakah langkah ini cukup untuk menjawab berbagai kekhawatiran tentang potensi kebocoran dalam program makan siang gratis terbesar di republik ini. Yang jelas, kehadiran Mungki Hadipratikno dan Haerudin di Badan Gizi Nasional menjadi satu babak baru dalam upaya membangun tata kelola program sosial yang tidak hanya cepat dan luas jangkauannya, tetapi juga bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.