PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan komprehensif mengenai keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian Timur Tengah, khususnya terkait konflik Gaza, dalam sebuah pertemuan di Hambalang. Penjelasan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan tentang posisi Indonesia dalam Board of Peace (BOP) dan strategi diplomasi yang dijalankan.

Latar Belakang Krisis Kemanusiaan

Presiden menjelaskan kronologi peristiwa sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu respons militer Israel yang massif. “Pembalasan dari Israel luar biasa, bisa dikatakan gila-gilaan. Gaza 80 persen rata, diperkirakan 70.000 orang tewas—termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersenjata,” ungkap Prabowo.

Indonesia merespons krisis ini dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan dalam skala besar, termasuk tiga pesawat Hercules dan dua kapal rumah sakit. Bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) dan masyarakat Indonesia dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi warga Palestina.

Diplomasi Multilateral dan Peran AS

Kepala Negara menjelaskan bahwa negara-negara Arab dan Muslim yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Donald Trump secara kolektif mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan penghancuran Gaza. “Hanya Amerika yang bisa menahan Israel,” tegas Prabowo.

Momentum penting terjadi pada September 2025 saat Sidang Umum PBB, di mana Prabowo menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Lula dan Presiden Trump. Dalam pidatonya yang tegas, ia menyoroti “moral decline of the West” terkait penanganan krisis Gaza dan menegaskan bahwa “the only solution is two-state solution.”

Pertemuan Krusial Delapan Negara Muslim

Beberapa jam pasca pidato tersebut, Donald Trump mengundang delapan negara Muslim untuk pertemuan khusus, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir. Pertemuan dipimpin bersama oleh Trump dan Presiden Turki Erdogan.

Dalam forum ini, Trump membacakan rencana 21 poin, dengan paragraf 19 dan 20 yang menjadi kunci—menyebutkan komitmen terhadap “Palestinian self-determination and statehood” serta dialog antara Israel dan Palestina untuk “peaceful and prosperous coexistence.”

Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, yang ditunjuk sebagai juru bicara koalisi, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut namun menekankan bahwa masalahnya ada pada Perdana Menteri Israel Netanyahu. Trump merespons dengan jaminan: “Let me take care of Prime Minister, I will convince him.”

Gencatan Senjata dan Resolusi PBB

Upaya diplomasi membuahkan hasil dengan tercapainya gencatan senjata pertama yang mengurangi korban jiwa dari ribuan per minggu menjadi 600-700 orang selama setahun. Jalur Rafah dibuka untuk bantuan kemanusiaan, dengan 4.200 truk per minggu memasok kebutuhan pokok, memastikan seluruh rakyat Palestina mendapat makanan.

Rencana Board of Peace kemudian dimasukkan ke dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang tidak diveto oleh negara manapun. Rusia dan China mengizinkan resolusi ini meski dengan abstain.

Syarat dan Caveat Nasional Indonesia

Prabowo menegaskan syarat keterlibatan Indonesia: “Saya akan ikut dalam proses perdamaian, Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian asal disetujui oleh PBB.”

Indonesia juga menetapkan “national caveats” yang tegas:

1. Tidak terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas
2. Tidak terlibat dalam pelucutan senjata Hamas
3. Fokus pada perlindungan warga sipil dari serangan pihak manapun

“Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti tidak bisa berbuat apa-apa,” jelas Presiden.

Status Terkini: On Hold

Menyusul perkembangan situasi terkini, pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan (on hold) pengiriman pasukan perdamaian. “Sekarang kita tangguhkan semua sampai penjelasan lebih jelas. Kalau memang tidak ada suasana damai, bagaimana kita terlibat?” kata Prabowo.

Namun, bantuan kemanusiaan, pangan, dan rekonstruksi tetap berjalan. “Bantuan pangan dan rekonstruksi harus jalan terus,” tegasnya.

Evaluasi Berkelanjutan

Presiden menegaskan komitmen untuk terus mengevaluasi manfaat keterlibatan Indonesia. “Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif—kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia—kita keluar.”

Keputusan tersebut akan diambil secara independen meski tetap berkonsultasi dengan tujuh negara Muslim lainnya dalam koalisi, termasuk Mesir, Yordania, dan Turki.

Prabowo menutup penjelasannya dengan menekankan pentingnya “leverage” atau posisi tawar dalam diplomasi. “We must have leverage. Kita harus ada posisi tawar,” ujarnya, sembari menyatakan komitmen Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi.

Indonesia dipilih terlibat dalam misi perdamaian ini karena dianggap sebagai salah satu negara Muslim terbesar yang konsisten membela kemerdekaan Palestina, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk tokoh Palestina, Mesir, Yordania, dan bahkan Hamas secara de facto.

---

Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang disalurkan melalui Baznas dan berbagai lembaga terus mengalir, menunjukkan solidaritas rakyat Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.