BANDUNG, PUNGGAWANEWS – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup rapat pintu bagi wacana pemberlakuan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk siswa SMA dan SMK negeri. Di tengah tekanan defisit anggaran dan usulan dari DPRD Jawa Barat, ia justru bersuara sebaliknya: pendidikan negeri di Jawa Barat harus tetap gratis, dan dana bantuan operasional sekolah harus dioptimalkan terlebih dahulu sebelum berbicara soal pungutan baru, Melalui unggahan di media sosial pribadinya pada Kamis (16/7/2026)
Wacana reaktivasi SPP memang sempat mengemuka dari kalangan anggota DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan pendidikan. Usulan itu muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Namun Dedi menolak menjadikan beban tersebut sebagai alasan untuk memindahkan kewajiban pembiayaan ke pundak orang tua siswa.
Bagi Dedi, logikanya sederhana. Sebelum membicarakan sumber pendanaan baru, pemerintah seharusnya memastikan sumber yang sudah ada berjalan dengan benar. Dana BOS yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat ke setiap sekolah, menurutnya, belum sepenuhnya dikelola secara maksimal oleh seluruh satuan pendidikan.
Dedi mengaku telah turun langsung mengunjungi sejumlah sekolah di Jawa Barat. Dari kunjungannya itu, ia menemukan fakta yang cukup mengusik: ada sekolah yang menerima dana BOS namun pengelolaannya jauh dari optimal. Kondisi lingkungan sekolah mencerminkan bagaimana uang itu digunakan atau justru tidak digunakan.
Namun ia juga menemukan potret yang berbeda. SMAN 1 Depok menjadi contoh yang ia angkat sebagai bukti bahwa dana BOS bisa bekerja secara efektif. Sekolah itu mampu menjaga lingkungan tetap rapi, tertata, dan representatif, semata-mata dari pengelolaan dana BOS yang baik. Artinya, bukan soal kurangnya dana, melainkan soal bagaimana dana itu dikelola.
Dedi menyebut tata kelola sebagai kunci sesungguhnya dalam persoalan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan bila ada sekolah yang masih kekurangan. Intervensi itu akan diarahkan pada kebutuhan fasilitas fisik seperti toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, hingga pagar sekolah.
Namun untuk kebutuhan operasional sehari-hari, Dedi menegaskan jalurnya tetap satu: dana BOS. Ia meminta agar wacana SPP tidak dibuka sebelum pengelolaan BOS benar-benar berjalan optimal di seluruh sekolah. Mendahulukan pungutan baru sebelum membenahi sistem yang ada, baginya, adalah urutan yang keliru.
Dedi tidak menampik bahwa usulan DPRD datang dari niat yang perlu dihormati. Ia mengakui ada dialog dan dinamika yang wajar antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Namun ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat, agar tidak menimbulkan polemik baru yang justru memperkeruh kepercayaan publik.
Pernyataan paling tegas dari Dedi datang bukan dalam rapat tertutup, melainkan disampaikan secara terbuka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Titik. SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tetap gratis, tanpa kompromi.
Tidak hanya sekolah negeri. Dedi juga menegaskan bahwa sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi pun akan ditanggung biayanya oleh pemerintah. Siswa dari sekolah swasta mitra tidak perlu khawatir, karena komitmen pembiayaan pendidikan berlaku lebih luas dari sekadar sekolah negeri.
Soal defisit anggaran yang menjadi latar belakang munculnya usulan SPP, Dedi tak mengelak dari kenyataannya. Ia mengakui kondisi keuangan daerah sedang dalam tekanan akibat penundaan dana bagi hasil dari pusat. Namun ia menegaskan bahwa jalan keluarnya bukan dengan membebankan masyarakat, melainkan melalui efisiensi dan realokasi anggaran internal.
Bahkan Dedi menyebut kemungkinan yang cukup berani: biaya operasional gubernur bisa dipotong jika memang diperlukan demi kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Pernyataan itu bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa ia menempatkan pendidikan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar meski kondisi fiskal sedang tidak ideal.
Hingga saat ini, wacana reaktivasi SPP masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi. Namun dengan pernyataan tegas dari gubernur, arah angin tampak sudah jelas: selama Dedi Mulyadi memimpin, pintu SPP untuk sekolah negeri di Jawa Barat tidak akan dibuka.
Komitmen itu, menurut Dedi, bukan hanya tentang anggaran atau regulasi. Ia menyebutnya sebagai langkah bersama untuk menjaga kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak Jawa Barat, sebuah tanggung jawab yang tidak boleh dialihkan ke tangan orang tua dengan dalih apapun.
FAQ
Mengapa Gubernur Dedi Mulyadi menolak pemberlakuan kembali SPP di sekolah negeri Jawa Barat?
Dedi Mulyadi menolak wacana tersebut karena menilai dana BOS yang sudah ada belum dikelola secara optimal oleh seluruh sekolah. Ia menegaskan bahwa fokus utama seharusnya adalah memaksimalkan penggunaan dana yang sudah tersedia, bukan membebani siswa dan orang tua dengan pungutan baru.
Apakah sekolah swasta di Jawa Barat juga terdampak kebijakan ini?
Sekolah swasta yang telah menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap ditanggung biaya siswanya oleh pemerintah provinsi, sehingga tidak akan dikenakan SPP.
Bagaimana pemerintah Jawa Barat menghadapi defisit anggaran tanpa memberlakukan SPP?
Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah akan menempuh jalur efisiensi dan realokasi anggaran yang tidak prioritas. Ia bahkan menyebut kemungkinan pemotongan biaya operasional gubernur demi menjaga keberlangsungan pendidikan gratis di Jawa Barat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.