“Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk memastikan program pembangunan dan bantuan sosial tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Ratnawati dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan itu bukan retorika kosong. Sinjai, seperti banyak kabupaten di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil di lapangan. Pemutakhiran DTSEN yang berkelanjutan diharapkan menutup celah tersebut, sehingga tidak ada warga yang semestinya mendapat bantuan justru terlewatkan.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi isu krusial dalam diskusi itu. Selama ini, salah satu hambatan terbesar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perbedaan versi data antara pusat dan kabupaten. DTSEN hadir sebagai solusi: satu sumber data yang disepakati bersama, sehingga kebijakan dari Jakarta dan program dari Sinjai bisa bergerak ke arah yang sama.
Selain DTSEN, pertemuan juga membahas pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi sebagai referensi strategis. Data sensus ini dianggap krusial untuk memetakan potensi ekonomi Kabupaten Sinjai secara menyeluruh—mulai dari perkembangan dunia usaha, distribusi sektor ekonomi, hingga peluang investasi yang selama ini mungkin belum teridentifikasi secara akurat.
Dengan data Sensus Ekonomi yang komprehensif, Pemkab Sinjai berharap dapat menyusun kebijakan yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bukan pertumbuhan yang hanya tampak di atas kertas, melainkan yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.