Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dapat menjadi langkah tepat jika terjadi krisis energi, khususnya krisis minyak. Hal itu disampaikannya dalam sebuah wawancara terkait dinamika ketahanan energi global dan dampaknya terhadap Indonesia.

Arcandra menjelaskan, krisis energi tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan jalur distribusi, tetapi juga faktor keuangan negara. Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Kuba, di mana ketersediaan energi sebenarnya ada, namun keterbatasan fiskal membuat distribusi bahan bakar terganggu.

Menurutnya, dalam industri energi global terdapat dua lapisan strategi, yakni “panggung depan” yang berkaitan dengan perdagangan terbuka, serta “panggung belakang” yang melibatkan kekuatan politik, kekuasaan, dan strategi ekonomi antarnegara. Ia mencontohkan bagaimana Rusia tetap memperoleh keuntungan di tengah sanksi Barat dengan menjual minyak diskon kepada India dan Cina, yang kemudian mengolah dan menjual kembali ke pasar global.

Lebih lanjut, Arcandra menyoroti strategi China dalam mengamankan pasokan energi melalui pendekatan teknokratik, seperti pembangunan infrastruktur di Venezuela dan Iran dengan skema pembayaran berbasis minyak. Strategi ini dinilai efektif tanpa harus menggunakan kekuatan militer.

Dampak ketegangan geopolitik juga dirasakan di kawasan Asia, terutama jika terjadi gangguan di jalur vital seperti Selat Hormuz. Indonesia, kata Arcandra, sangat bergantung pada impor energi, termasuk LPG dari kawasan Teluk, sehingga gangguan distribusi dapat memicu kenaikan harga akibat persaingan dengan negara lain seperti India.

Ia mengungkapkan, kebutuhan BBM nasional mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600 ribu barel per hari. Setelah diolah, jumlah tersebut menghasilkan sekitar 400 ribu barel BBM siap pakai, sehingga sisanya masih harus dipenuhi melalui impor.

Dalam kondisi krisis, Arcandra menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki cadangan produksi domestik yang dapat dimanfaatkan dengan skala prioritas. Distribusi energi harus difokuskan pada sektor-sektor vital seperti transportasi umum dan layanan kesehatan.

“Jika krisis energi terjadi, itu bukan berarti kiamat bagi Indonesia. Yang penting adalah strategi pengelolaan dan prioritas penggunaan energi,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dinilai efektif untuk menekan konsumsi BBM adalah penerapan WFH. Dengan berkurangnya mobilitas masyarakat, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Ia juga mencontohkan bahwa kebijakan serupa telah mulai diterapkan di Filipina sebagai respons terhadap potensi krisis energi.

Selain itu, Arcandra menekankan pentingnya kesiapan skenario kebijakan yang disusun jauh hari, baik saat harga minyak naik maupun turun. Dengan demikian, pemerintah dapat bertindak cepat tanpa perlu perdebatan panjang ketika krisis terjadi.

Terkait cadangan energi, ia menjelaskan bahwa cadangan operasional Indonesia saat ini berada di kisaran 21 hari, yang dikelola oleh Pertamina. Namun, Indonesia belum memiliki cadangan strategis nasional seperti negara-negara anggota OECD yang umumnya memiliki cadangan hingga 90 hari.

Meski demikian, Arcandra menilai pembangunan cadangan strategis membutuhkan biaya sangat besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan pendekatan berbasis risiko. Ia menyarankan Indonesia dapat mengadopsi strategi fleksibel seperti yang dilakukan China, yakni menyesuaikan cadangan dengan tingkat risiko krisis.

Di akhir pernyataannya, Arcandra mengimbau masyarakat untuk tidak panik menghadapi potensi krisis energi. Ia menegaskan bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, Indonesia dinilai masih mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional.