Summarize the post with AI
MAKASSAR, PUNGGAWANEWS, Munafri Arifuddin bukan tipe wali kota yang sibuk memperbarui fasilitas jabatan. Sejak dilantik sebagai Wali Kota Makassar, ia memilih tetap menggunakan kendaraan dinas warisan pemerintahan sebelumnya — sebuah keputusan yang, di tengah kebiasaan pejabat daerah mengganti kendaraan operasional tiap periode, terasa tidak lazim.
Rabu pekan lalu, di Balai Kota Makassar, pria yang akrab dipanggil Appi itu menegaskan bahwa sepanjang 2026 tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas baru — baik untuknya, wakilnya, maupun para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru di Pemkot Makassar,” kata Munafri, Rabu (15/4/2026).
Untuk aktivitas hariannya, ia menggunakan Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023 seharga sekitar Rp700 jutaan — kendaraan listrik yang diadakan oleh pemerintahan sebelumnya. Satu unit Toyota Alphard keluaran sekitar 2022 tersedia sebagai kendaraan cadangan.
Kebijakan itu bukan sekadar gestur penghematan. Munafri menyebut anggaran yang semestinya terserap untuk pembelian atau sewa kendaraan baru kini dialihkan ke sejumlah program yang lebih langsung menyentuh kehidupan warga: pengadaan seragam sekolah, perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman, subsidi iuran sampah gratis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.
Munafri berargumen bahwa kondisi Makassar tidak membutuhkan armada baru. Berbeda dengan daerah dengan medan berat, topografi kota ini dinilai tidak menuntut kendaraan operasional khusus. “Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi saya bilang tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada,” katanya.
Soal kenyamanan, ia justru memuji performa kendaraan listriknya untuk mobilitas dalam kota. “Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” ujarnya berkelakar.
Meski pernah mengalami satu gangguan teknis, Munafri menyebut hal itu mudah diatasi karena Makassar sudah memiliki bengkel dan dealer resmi Hyundai. Efisiensi bahan bakar juga menjadi nilai tambah tersendiri dibanding kendaraan konvensional berbasis BBM.
Keputusan ini muncul di tengah tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mendorong daerah memangkas belanja non-prioritas. Bagi Munafri, kendaraan dinas yang ada dinilai masih sepenuhnya layak dan memadai. “Jadi saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang sudah sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.