Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan peringatan keras kepada para kontraktor proyek pembangunan Tahun Anggaran 2025. Dedi menegaskan tidak akan melunasi pembayaran secara penuh jika hasil pekerjaan dinilai bermutu rendah atau tidak sesuai spesifikasi.

Meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki dana sebesar Rp621 miliar untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek, Dedi memastikan pencairan uang tersebut tidak akan dilakukan begitu saja. Seluruh proyek akan diaudit ketat hingga ke lapangan.

“Pembayaran Rp621 miliar itu akan dilakukan setelah audit. Dari situ akan kelihatan, kualitasnya sangat baik, baik, atau justru kurang baik,” kata Dedi di Bandung, Minggu (11/1/2026), dikutip Antara.

Ancaman itu bukan isapan jempol. Dedi menegaskan negara tidak boleh dirugikan oleh pekerjaan asal jadi.

“Kalau pekerjaannya kurang baik, tidak akan kami bayarkan semuanya,” tegasnya.

Dana pelunasan proyek, kata Dedi, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta setoran pajak kendaraan bermotor yang masuk ke kas daerah setiap hari. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada warga Jabar yang taat pajak karena dinilai menjadi penopang utama keuangan daerah.

Namun yang paling mengejutkan, Dedi membuka pintu lebar-lebar bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proyek pemerintah. Warga diminta melaporkan langsung kualitas pembangunan melalui media sosial.

“Silakan masyarakat Jawa Barat menyampaikan kritik dan laporan. Ini demi memastikan uang pajak kembali dalam bentuk pembangunan yang berkualitas,” ujarnya.

Langkah keras ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap kondisi keuangan Pemprov Jabar. Pada akhir 2025, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tercatat hanya Rp500 ribu, sementara terdapat tunda bayar proyek hingga Rp621 miliar.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut tunda bayar terjadi akibat target pendapatan APBD 2025 yang dipasang terlalu tinggi, sementara belanja publik digenjot maksimal.

“Kita pasang target pendapatan kencang, belanjanya juga kencang. Dari sisi belanja luar biasa, hanya saja target pendapatan berada di atas rata-rata,” ungkap Herman.

Kini, audit ketat dan ancaman pemotongan pembayaran menjadi sinyal kuat: era proyek asal jadi di Jawa Barat tampaknya akan segera berakhir.