Gus Ipul mengakui keterbatasan anggaran pemerintah tidak memungkinkan negara bekerja sendiri. Partisipasi publik, kemitraan dengan dunia usaha, dan keterlibatan komunitas menjadi tidak sekadar pelengkap, melainkan keharusan. Ruang partisipasi itu, tegasnya, harus dibuka selebar mungkin agar kebijakan tidak berhenti di tingkat pusat.
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh lingkungan. Bukan hanya ruang kelas yang bersih, tetapi juga ekosistem sosial yang mendukung tumbuhnya semangat belajar.
Mu’ti menyebut birokrasi harus mampu “feeling the gap”—mengisi celah yang belum terjangkau dengan mengerahkan kekuatan masyarakat. Baginya, gotong royong bukan sekadar semboyan, melainkan DNA bangsa yang harus dioperasionalkan dalam kebijakan nyata.
“Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan dan menyatukan kekuatan itu,” kata Mu’ti.
Sekolah Rakyat kini berdiri di persimpangan antara ambisi besar dan realitas yang pelik. Di satu sisi, jutaan anak menunggu untuk dijangkau. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan lebih dari sekadar regulasi—ia membutuhkan gerakan sosial yang melibatkan semua pihak. Program ini baru bermakna jika semangat gotong royong benar-benar hidup, bukan hanya tertulis dalam dokumen kebijakan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.