Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan adanya dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto terhadap program perumahan rakyat seusai mengikuti rapat bersama di Istana. Dukungan tersebut diwujudkan dalam sejumlah langkah strategis yang segera akan dieksekusi, termasuk perluasan masif program bedah rumah hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Menteri yang akrab disapa Ara itu menyebutkan bahwa target program bedah rumah tahun ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 hanya 45.000 unit rumah yang berhasil direnovasi, maka tahun 2026 pemerintah menetapkan target ambisius sebesar 400.000 unit. Tak hanya itu, cakupan wilayahnya pun diperluas secara signifikan. Tahun lalu, sekitar 220 kabupaten dan kota tidak mendapatkan program ini, namun kini seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dipastikan akan kebagian manfaatnya.

“Program ini sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi sekaligus berkeadilan,” ujar Maruarar dalam keterangan persnya, Senin (6/4/2026). Program bedah rumah ini tengah dikoordinasikan bersama Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet guna memastikan kesiapan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.

Selain program renovasi, pemerintah juga tengah mengidentifikasi dan memanfaatkan aset-aset lahan negara untuk pembangunan rumah susun. Dalam dua hari terakhir, Maruarar bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kepala Badan Pengawas BUMN Doni Oskaria telah menyisir sejumlah potensi lahan, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta, dan beberapa titik strategis di Kota Bandung. Lahan-lahan milik negara yang selama ini berada di bawah pengelolaan BUMN maupun Danantara akan diprioritaskan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Di kawasan Senen, Jakarta, pembangunan sekitar 324 unit rumah di Jalan Keramat ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026, sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan Presiden Prabowo dua pekan lalu. Sementara itu, KAI juga tengah mempersiapkan 500 unit tambahan, sehingga total hunian yang akan dibangun di Jakarta dari lahan KAI mencapai 824 unit. Untuk Kota Bandung, pembangunan direncanakan mulai dipersiapkan pada akhir bulan ini.

Keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian dari strategi gotong royong pemerintah. Perusahaan Astra telah menyatakan komitmennya untuk membangun 1.000 unit rumah susun di atas lahan yang disiapkan pemerintah, yang nantinya akan diserahkan kepada negara. Dengan demikian, pembiayaan program ini akan bersifat multipihak, melibatkan APBN, Danantara, serta kontribusi korporasi dan yayasan.

Mengenai skema kepemilikan, Maruarar menyebutkan bahwa sebagian besar hunian yang dibangun di atas lahan negara akan menggunakan sistem sewa dengan harga terjangkau, meski skema kepemilikan juga sedang dikaji secara paralel. Pemerintah memilih untuk bergerak cepat dalam pembangunan sambil menyusun regulasi teknisnya secara bersamaan.

Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid untuk mempercepat persiapan lahan-lahan peruntukan perumahan. Lahan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya akan dibiayai dan dibangun melalui mekanisme pendanaan Danantara.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif fiskal. Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah digratiskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejak November tahun lalu. Untuk memastikan program tepat sasaran, pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memverifikasi data penerima manfaat berdasarkan desil ekonomi, sehingga bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.