GORONTALO, PUNGGAWANEWS – Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas di hadapan nelayan dan warga Gorontalo: tidak ada sekolah yang boleh tertinggal dari program Makan Bergizi Gratis. Komitmen itu disampaikan langsung dari sebuah desa nelayan, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, namun dengan bobot kebijakan yang menjangkau seluruh penjuru negeri.

Kunjungan Presiden ke Gorontalo pada Sabtu, 9 Mei 2026, bukan sekadar seremoni. Di sela dialog dengan masyarakat pesisir, Prabowo meluangkan waktu untuk menanyakan langsung pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah setempat. Hasilnya, ia mendapati masih ada sekolah yang belum menerima program tersebut — dan ia langsung bereaksi.

“Gimana MBG di sekolah-sekolah, ada yang belum? Ya nanti yang belum akan dicatat, dan segera kita semua sekolah tahun ini dibagikan MBG,” kata Prabowo kepada warga yang hadir. Pernyataan itu bukan janji kosong — melainkan instruksi yang lahir dari pantauan lapangan secara langsung.

Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang sebagai salah satu pilar utama pemerintahan Prabowo. Bukan semata soal pangan, melainkan tentang masa depan generasi Indonesia. Anak-anak yang kenyang dan bergizi cukup, menurut keyakinan Presiden, adalah anak-anak yang mampu belajar dengan semangat dan tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul.

Namun Prabowo juga memberi catatan penting soal sasaran program ini. Pemerintah, tegasnya, tidak bermaksud memaksakan MBG kepada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga berkecukupan. Program ini sejak awal dirancang untuk mereka yang benar-benar membutuhkan — anak-anak dari keluarga yang tidak selalu mampu menyediakan sarapan bergizi setiap hari.

“Kalau anak orang kaya tidak perlu, tidak apa-apa, tidak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kuat, kita ingin anak-anak semangat, pintar dan rajin belajar,” ujar Prabowo. Kalimat itu mencerminkan filosofi program MBG: berpihak kepada yang memerlukan, tanpa memaksakan kepada yang tidak.

Di balik pernyataan Presiden, mesin besar pelaksanaan MBG tengah berputar penuh. Badan Gizi Nasional selaku pengelola teknis program ini telah membangun infrastruktur yang tidak kecil. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 27.006 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah terverifikasi secara nasional, dengan sekitar 25.000 di antaranya sudah mulai beroperasi aktif.

Angka itu bukanlah angka statis. Pemerintah tengah mendorong ekspansi program ke wilayah-wilayah yang selama ini paling sulit dijangkau: daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang dikenal dengan istilah 3T. Wilayah-wilayah ini kerap menjadi titik buta kebijakan sosial — dan MBG kini berupaya hadir di sana.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 900 SPPG khusus untuk beroperasi di wilayah terpencil. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK pada 16 April 2026 lalu. “Insya Allah mungkin tidak lebih dari satu bulan, 900 SPPG pada daerah terpencil itu sudah siap operasional,” kata Sony dengan optimistis.

Jangkauan program ini tidak berhenti pada piring makan siang anak sekolah. Di balik setiap porsi yang tersaji, ada rantai ekonomi yang bergerak. Lebih dari 119.000 pemasok aktif — terdiri dari koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, dan pelaku usaha mikro kecil menengah — setiap hari mengirimkan bahan kebutuhan ke ribuan titik SPPG di seluruh Indonesia.

Fakta ini mengubah cara pandang terhadap MBG. Program makan siang yang tampak sederhana itu sesungguhnya adalah roda penggerak ekonomi lokal yang massif. Petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, hingga koperasi desa semuanya terlibat dalam ekosistem ini — dan semuanya merasakan manfaat ekonominya secara langsung.

Kunjungan Presiden ke Gorontalo pun menjadi simbol dari pendekatan yang ingin ditunjukkan pemerintah: kebijakan tidak hanya dirumuskan di belakang meja, tetapi dicek langsung ke lapangan. Ketika Prabowo bertanya soal MBG kepada nelayan Gorontalo, ia sedang memperlihatkan bahwa tidak ada daerah yang terlalu jauh untuk diperhatikan.

Dengan target pemerataan ke seluruh sekolah sebelum akhir 2026, program MBG kini memasuki babak yang lebih menentukan. Tantangannya bukan lagi pada niat atau anggaran semata, melainkan pada kecepatan eksekusi dan konsistensi di lapangan — dua hal yang selalu menjadi ujian nyata dari setiap program pemerintah.

Satu hal yang tampak jelas dari pernyataan Presiden di tepi laut Gorontalo: program ini bukan sekadar janji kampanye yang menunggu ditagih. Ia sedang berjalan, sedang dipantau, dan sedang dipacu untuk menjangkau setiap anak Indonesia — di kota, di desa, bahkan di pulau-pulau terluar sekalipun.

FAQ :

Apa itu SPPG dalam program MBG? SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah unit operasional yang bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi dalam program MBG. Hingga pertengahan 2026, lebih dari 25.000 SPPG telah aktif beroperasi di seluruh Indonesia.

Apakah semua sekolah wajib mengikuti program MBG? Tidak. Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG tidak dipaksakan kepada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Program ini diprioritaskan bagi anak-anak yang membutuhkan asupan gizi tambahan untuk mendukung proses belajar mereka.

Bagaimana program MBG berdampak pada ekonomi lokal? Program MBG melibatkan lebih dari 119.000 pemasok yang terdiri dari koperasi, BUMD, dan UMKM yang setiap hari memasok bahan kebutuhan ke ribuan titik distribusi. Hal ini menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.