“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah, untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” jelas Bahlil.
Instruksi itu mencerminkan sikap Prabowo yang konsisten mendorong optimalisasi sumber daya alam sebagai tulang punggung kemandirian ekonomi nasional. Izin yang tidak digunakan bukan hanya pemborosan administratif, melainkan juga kehilangan potensi pendapatan negara dan lapangan kerja di daerah.
Evaluasi IUP ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam menertibkan tata kelola sektor tambang yang selama ini dinilai rentan penyalahgunaan. Kawasan hutan yang masuk dalam lingkup peninjauan menjadi sorotan tersendiri, mengingat sensitivitas ekologis dan regulasinya yang kompleks.
Bahlil tidak merinci berapa banyak izin yang tengah dievaluasi maupun tenggat waktu penyelesaiannya. Namun pertemuan langsung dengan Presiden menunjukkan bahwa isu ini mendapat perhatian serius di level tertinggi pemerintahan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.