JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tim Pertamina pulang dari Amerika Serikat membawa daftar calon pemasok minyak dan gas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia hanya akan mengikat kontrak dengan perusahaan yang menawarkan harga paling kompetitif—demi menjaga harga energi di dalam negeri tetap terjangkau.

Bahlil mengungkapkan laporan kunjungan tim Pertamina ke AS itu sudah ada di tangannya. Sejumlah perusahaan Amerika telah masuk dalam daftar kandidat pemasok minyak mentah dan gas bagi Indonesia, meski ia belum bersedia menyebut nama-nama perusahaan tersebut secara spesifik.

“Jadi laporannya sudah masuk, dan semuanya kita cari mana yang lebih efisien. Hukum permintaan dan penawaran,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Senin, 11 Mei 2026. Ia menegaskan prinsipnya sederhana: cari banyak produk, bandingkan harga, pilih yang paling murah.

Bahlil menjelaskan logika di balik strategi pembelian itu. Dengan mendapatkan harga energi yang efisien dari pasar internasional, pemerintah memiliki ruang untuk menjaga harga bahan bakar di dalam negeri agar tetap bersaing. Ia menyebut langkah ini bukan sekadar urusan diplomatik, melainkan soal kepentingan ekonomi rakyat langsung.

Kunjungan tim Pertamina ke AS bukan tanpa latar belakang. Ini bermula dari Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang pada akhir April lalu mengungkapkan bahwa delegasi Pertamina sedang aktif menjalin penjajakan dengan sejumlah perusahaan energi Amerika. Tujuannya jelas: mencari sumber pasokan minyak mentah yang bisa dikirim cepat dan memenuhi kebutuhan LPG nasional.

Yuliot kala itu juga sempat menggelar rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan sejumlah duta besar. Agenda pembahasannya mencakup koordinasi diplomatik untuk mendukung rencana impor energi dari AS dalam jumlah besar. “Perusahaan-perusahaan mana yang bisa menyuplai kita dalam waktu cepat—itu yang sedang didetailkan oleh teman-teman Pertamina,” katanya, Jumat, 24 April 2026.

Salah satu fakta yang menarik: impor LPG Indonesia dari AS ternyata sudah sangat dominan. Yuliot menyebutkan bahwa saat ini 60 hingga 70 persen kebutuhan LPG nasional sudah dipasok dari Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan betapa ketergantungan Indonesia pada energi asal AS sesungguhnya bukan hal baru—melainkan sudah berlangsung dalam skala besar.

Namun ke depan, angka itu berpotensi terdongkrak lebih tinggi lagi. Dorongan untuk meningkatkan impor energi dari AS bukan hanya datang dari kebutuhan dalam negeri, melainkan juga dari kewajiban yang telah ditandatangani di atas meja perundingan internasional.

Pada 19 Februari 2026, Gedung Putih merilis dokumen Agreement on Reciprocal Trade atau ART—sebuah kesepakatan perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam dokumen itu, Indonesia secara eksplisit diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian energi dari AS dalam nilai yang sangat besar.

Rinciannya cukup mencengangkan. Indonesia wajib memfasilitasi pembelian LPG dari AS senilai 3,5 miliar dolar Amerika atau setara Rp59,13 triliun. Selain itu, impor minyak mentah dari negeri itu ditargetkan mencapai 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp76,02 triliun. Belum lagi impor bahan bakar minyak olahan yang nilainya bahkan lebih besar, yakni 7 miliar dolar Amerika atau setara Rp118,26 triliun.

Total komitmen impor energi Indonesia dari AS dalam kerangka ART itu menembus angka 15 miliar dolar Amerika—atau sekitar Rp253 triliun jika dikonversi dengan kurs saat ini. Angka yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga memiliki implikasi strategis jangka panjang bagi ketahanan energi nasional.

Gedung Putih sendiri secara tegas mencantumkan dalam dokumen ART bahwa Indonesia harus memberikan semua persetujuan pemerintah, keputusan, dan izin yang diperlukan kepada entitas milik negara maupun swasta untuk merealisasikan peningkatan pembelian energi AS tersebut. Artinya, Pertamina sebagai perusahaan pelat merah berada di garis terdepan untuk memenuhi mandat itu.

Di sinilah konteks kunjungan tim Pertamina ke AS menjadi semakin jelas. Ini bukan sekadar kunjungan bisnis biasa atau penjajakan pasar semata. Ada kewajiban negara yang harus dipenuhi, ada komitmen diplomatik yang perlu diwujudkan dalam kontrak nyata, dan ada kebutuhan energi nasional yang tak bisa ditunda.

Bahlil tampaknya ingin memastikan bahwa meski ada tekanan untuk memenuhi kuota impor dari AS, Indonesia tetap bernegosiasi dari posisi yang kuat. Prinsip efisiensi harga yang ia tegaskan berulang kali adalah pesan bahwa Jakarta tidak akan begitu saja menerima harga yang ditawarkan Washington—Indonesia akan tetap memilih berdasarkan kalkulasi ekonomi.

Pertanyaannya kini, seberapa cepat kontrak-kontrak itu bisa ditandatangani, dan apakah harga yang disepakati benar-benar akan menguntungkan konsumen energi di dalam negeri? Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan besar akan muncul dalam waktu tidak terlalu lama, seiring laporan tim Pertamina yang sudah ada di meja Bahlil.

FAQ

Mengapa Indonesia meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat?

Indonesia terikat komitmen dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani bersama AS pada Februari 2026. Perjanjian itu mewajibkan Indonesia memfasilitasi pembelian LPG, minyak mentah, dan BBM olahan dari AS dengan total nilai mencapai sekitar 15 miliar dolar Amerika.

Apa prinsip yang dipegang Bahlil dalam memilih pemasok minyak dari AS?

Bahlil menegaskan Indonesia akan memilih perusahaan yang menawarkan harga paling efisien. Ia menggunakan mekanisme pasar—hukum permintaan dan penawaran—sebagai acuan, dengan tujuan akhir menjaga harga energi di dalam negeri tetap kompetitif.

Seberapa besar ketergantungan Indonesia pada LPG asal Amerika Serikat saat ini?

Menurut Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, saat ini 60 hingga 70 persen kebutuhan impor LPG Indonesia sudah dipasok dari Amerika Serikat. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring pelaksanaan komitmen dalam perjanjian ART.