Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Pemerintah tengah mempersiapkan penambahan alokasi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam kisaran Rp90 triliun hingga Rp100 triliun. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap tekanan harga minyak dunia yang melonjak, dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung pada stabilitas harga energi domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal tersebut kepada awak media pada Rabu, 1 April. Ia menegaskan bahwa angka yang disebutkan masih merupakan estimasi awal dan akan dikaji lebih mendalam. Yang perlu dicermati, besaran itu hanya mencakup komponen subsidi BBM semata, belum memperhitungkan kompensasi energi dari pos anggaran lainnya.

Meski sumber pendanaan tambahan subsidi tersebut belum dirinci secara spesifik, Purbaya meyakinkan publik bahwa fondasi fiskal Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang solid. Menurutnya, pemerintah memiliki bantalan keuangan yang memadai untuk menyerap guncangan akibat volatilitas harga energi global, sehingga harga BBM di dalam negeri dapat dijaga kestabilannya tanpa perlu penyesuaian dalam waktu dekat.

Melansir VOI.id, Dalam penjelasannya, Purbaya menguraikan sensitivitas anggaran terhadap fluktuasi harga minyak mentah. Setiap kenaikan satu dolar AS per barel, sambungnya, berpotensi memperlebar defisit anggaran sekitar Rp6 triliun. Kendati demikian, ia memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap terkendali di bawah ambang batas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, yakni apabila rata-rata harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel sepanjang tahun ini, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran masih dapat dikunci di sekitar 2,9 persen. Purbaya menambahkan, harga minyak saat ini faktanya sudah kembali terkoreksi ke kisaran 76 hingga 77 dolar AS per barel, jauh di bawah asumsi skenario terburuk tadi, sehingga ruang fiskal pemerintah dinilai masih sangat terbuka.

Purbaya pun mengimbau masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan kondisi APBN, mengingat pemerintah telah memperhitungkan seluruh kemungkinan skenario secara cermat hingga penghujung tahun.

Sebagai catatan, realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Februari 2026 telah mencapai Rp51,5 triliun atau setara 11,5 persen dari total target yang ditetapkan dalam APBN tahun berjalan. Angka ini melonjak signifikan, tumbuh 382,5 persen dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi sektor energi nasional di tengah dinamika pasar global yang terus bergejolak.