SINJAI, PUNGGAWANEWS – Lebih dari tujuh puluh enam ribu warga telah merasakan manfaat Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sinjai sejak dibuka hampir tiga tahun lalu. Angka itu bukan sekadar statistik — ia mencerminkan pergeseran nyata dalam cara masyarakat mengurus administrasi, dari antre di banyak kantor menjadi cukup satu atap.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai, Lukman Dahlan, mengungkapkan data tersebut di ruang kerjanya pada Selasa, 28 Juli 2026. Sejak resmi beroperasi pada 26 September 2023, MPP Sinjai telah mencatat 76.672 pengguna layanan — sebuah capaian yang menurut Lukman membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap model pelayanan terpadu.

MPP Sinjai saat ini mengoperasikan 22 gerai pelayanan dengan 118 jenis layanan. Gerai-gerai itu diisi oleh perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD — semua bernaung di satu gedung agar warga tidak perlu berpindah-pindah kantor hanya untuk mengurus dokumen yang berbeda.

Namun Pemkab Sinjai tidak berhenti di situ. Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, mendorong agar jangkauan MPP diperluas hingga ke desa dan kelurahan. Instruksi itu kini sedang diterjemahkan menjadi sebuah program integrasi yang menghubungkan MPP dengan Gerai Panrita — titik-titik layanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sinjai.

Gerai Panrita saat ini berjumlah sekitar 25 unit. Ke depan, jumlahnya akan ditambah seiring dengan penguatan sumber daya manusianya. Tujuannya satu: agar warga yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus surat atau dokumen administrasi.

Tulang punggung integrasi ini adalah aplikasi bernama SIPAKALEBBI — singkatan dari Sistem Integrasi Pelayanan Kolaboratif, Akuntabel, Efisien, Bersih, dan Bebas Korupsi. Aplikasi berbasis Android ini tengah dalam tahap pengembangan dan dirancang agar alur pengajuan layanan bisa berjalan tanpa tatap muka langsung dengan petugas MPP.

Skemanya cukup sederhana. Warga cukup mengajukan permohonan di Gerai Panrita terdekat. Sistem kemudian meneruskan data itu langsung ke MPP, dan dokumen diproses dari kota — tanpa si pemohon harus hadir di sana. Bagi warga di wilayah terpencil, ini bisa menjadi perubahan yang sangat berarti.

“Ke depan kami berharap 118 jenis layanan yang saat ini tersedia di Mall Pelayanan Publik juga dapat dinikmati masyarakat melalui seluruh Gerai Panrita di Kabupaten Sinjai,” ujar Lukman.

Meski demikian, Lukman menegaskan bahwa MPP tetap akan menjadi pusat pelayanan utama. Ada sejumlah layanan yang secara regulasi mengharuskan kehadiran fisik pemohon — perekaman KTP elektronik, layanan keimigrasian, dan konsultasi perpajakan adalah beberapa di antaranya. Untuk jenis layanan ini, warga masih perlu datang langsung ke MPP.

Proses integrasi antara MPP dan Gerai Panrita diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun. Ini bukan pekerjaan semalam — ada infrastruktur digital yang harus dibangun, SDM yang perlu dilatih, dan sistem yang harus diuji sebelum benar-benar bisa diandalkan oleh publik.

Satu tantangan yang juga disadari oleh DPMPTSP adalah soal literasi digital. Tidak semua warga, terutama di pedesaan, terbiasa menggunakan aplikasi di ponsel pintar mereka. Karena itu, Gerai Panrita tidak hanya berfungsi sebagai titik pengajuan layanan, tetapi juga sebagai tempat pendampingan. Petugas di sana disiapkan untuk membantu warga yang belum familiar dengan layanan digital.

Model seperti ini penting agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru — di mana mereka yang melek teknologi semakin mudah mengakses layanan, sementara yang tidak, semakin tertinggal.

Program ini bukan kerja satu dinas saja. DPMPTSP menggandeng Dinas Kominfo, Bagian Organisasi, Bappeda, serta seluruh penyelenggara layanan yang tergabung dalam MPP. Kolaborasi lintas sektor ini dianggap krusial agar integrasi sistem bisa berjalan mulus dan berkelanjutan.

Dalam gambaran besar reformasi birokrasi di Indonesia, apa yang sedang dibangun Sinjai mencerminkan semangat yang sama: mendekatkan negara kepada warga, bukan sebaliknya. MPP yang sebelumnya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal dekat kota, kini berambisi hadir hingga ke ujung desa — lewat koneksi digital dan keberadaan Gerai Panrita sebagai perpanjangan tangannya.

Jika berjalan sesuai rencana, warga Sinjai di manapun mereka berada kelak bisa mengakses 118 jenis layanan pemerintah tanpa harus meninggalkan kampung halaman mereka.

FAQ

Apa itu Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sinjai dan kapan mulai beroperasi?

MPP Kabupaten Sinjai adalah pusat pelayanan administrasi terpadu yang menggabungkan 22 gerai dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD dalam satu lokasi. MPP ini resmi dibuka pada 26 September 2023 dan hingga Juli 2026 telah melayani 76.672 pengguna.

Apa fungsi Gerai Panrita dan bagaimana kaitannya dengan MPP?

Gerai Panrita adalah titik layanan yang tersebar di desa dan kelurahan di Kabupaten Sinjai. Ke depan, gerai ini akan diintegrasikan dengan MPP melalui aplikasi SIPAKALEBBI sehingga warga bisa mengajukan layanan tanpa harus datang langsung ke ibu kota kabupaten.

Apakah semua layanan MPP bisa diakses melalui Gerai Panrita?

Tidak semua. Beberapa layanan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti perekaman KTP elektronik, layanan keimigrasian, dan konsultasi perpajakan tetap harus dilakukan langsung di MPP. Namun untuk layanan lainnya, integrasi digital diharapkan bisa memungkinkan pengurusan dari Gerai Panrita.