PUNGGAWANEWS, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman hingga 2026, meskipun terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur pasokan energi global.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) yang berlangsung selama dua jam di Jakarta, Rabu. Rapat yang digelar atas arahan Presiden selaku Ketua Umum DEN ini membahas strategi ketahanan energi nasional di tengah penutupan Selat Hormuz akibat konflik regional.

Diversifikasi Sumber Impor Minyak Mentah

Bahlil menjelaskan, penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia dengan volume mencapai 20,1 juta barel per hari, tidak akan mengganggu pasokan energi dalam negeri secara signifikan.

“Setelah kami lakukan analisis mendalam, ternyata impor minyak mentah kita dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz hanya berkisar 20-25 persen. Sisanya kami dapatkan dari Afrika, Angola, Amerika Serikat, serta Brazil,” ungkap Bahlil.

Pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dengan mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat untuk menjamin kepastian pasokan. Untuk produk bensin dengan Research Octane Number (RON) 90, 93, 95, dan 98 yang masih diimpor, Indonesia tidak bergantung pada Timur Tengah melainkan dari negara-negara Asia Tenggara.

Restrukturisasi Pasokan LPG

Terkait Liquefied Petroleum Gas (LPG), Indonesia mengimpor 7,3 juta ton per tahun yang akan ditingkatkan menjadi 7,8 juta ton pada 2025. Saat ini, 70 persen pasokan berasal dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Saudi Aramco.

Mengingat Saudi Aramco juga terdampak ketegangan di kawasan, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan sebagian pembelian LPG ke negara-negara yang tidak terkait dengan jalur Selat Hormuz guna menghindari risiko gangguan pasokan.

Dampak Kenaikan Harga Minyak terhadap APBN

Bahlil mengakui bahwa eskalasi konflik telah mendorong kenaikan harga Indonesian Crude Price (ICP) dari asumsi APBN sebesar 70 dolar AS per barel menjadi 78-80 dolar AS per barel. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi energi pemerintah.

Namun di sisi lain, kenaikan harga minyak juga memberikan keuntungan bagi negara mengingat Indonesia masih memproduksi sekitar 600.000 barel per hari. Pemerintah tengah menghitung dengan cermat dampak neto dari perubahan harga ini.

Stok BBM di Atas Standar Minimum Nasional

Jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, Menteri Bahlil memastikan stok minyak mentah, BBM, dan LPG berada di atas standar minimum nasional yang ditetapkan selama 21 hari.

“Alhamdulillah, semua stok energi kita rata-rata berada di atas 21 hari. Faktanya, kapasitas penyimpanan maksimal kita saat ini berkisar 25-26 hari,” jelasnya.

Untuk meningkatkan ketahanan energi, pemerintah tengah membangun fasilitas penyimpanan (storage) berkapasitas tiga bulan yang merupakan standar internasional. Studi kelayakan proyek tersebut sedang berjalan dan pembangunan fisik ditargetkan dimulai tahun ini, dengan lokasi di wilayah Sumatera.

Jaminan Pasokan Listrik PLN Hingga April

Menanggapi kekhawatiran terkait pasokan listrik PLN, Bahlil menegaskan tidak ada masalah hingga April 2025. Pemerintah terus memantau kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik dengan memperhatikan aspek kualitas dan harga yang ekonomis.

“Kami memastikan pasokan batubara untuk PLN sampai Maret-April tidak ada masalah. Kami terus mengikuti perkembangan kebutuhan dengan memperhatikan kualitas dan harga yang menguntungkan,” tegasnya.

Penataan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

Pemerintah tengah menata Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas batubara dan nikel agar seimbang antara suplai dan permintaan. Langkah ini dilakukan mengingat Indonesia memasok 43 persen atau sekitar 500-550 juta ton dari total 1,3 miliar ton batubara yang diperdagangkan global, namun harga tidak dikontrol Indonesia.

Bahlil menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan keuntungan pelaku usaha, kesejahteraan pekerja tambang, penerimaan negara, serta kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Tidak Ada Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Terkait potensi penyesuaian harga BBM akibat kenaikan harga minyak dunia, Bahlil memastikan BBM bersubsidi seperti Pertalite akan tetap dijual dengan harga yang sama selama tidak ada kebijakan baru dari pemerintah.

“BBM bersubsidi termasuk solar bersubsidi tidak ada potensi perubahan harga. Sampai rapat tadi, belum ada pembahasan kenaikan. Jadi aman untuk menyambut puasa dan Idul Fitri,” pungkasnya.

Adapun BBM non-subsidi akan tetap mengikuti dinamika harga pasar sesuai Peraturan Menteri tahun 2022.

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan kilang dalam negeri agar ke depan Indonesia hanya perlu mengimpor minyak mentah, sementara pengolahannya dilakukan di fasilitas dalam negeri yang ditargetkan beroperasi mulai 2027.