KUTAI TIMUR, PUNGGAWANEWS – Di Kutai Timur, ada warga yang menyimpan ikan dengan es batu bukan karena tidak mampu membeli kulkas, melainkan karena listrik belum pernah benar-benar tiba. Ini bukan keluhan kecil yang berdiri sendiri. Ini potret dari sebuah kabupaten yang ekonominya tumbuh hampir sepuluh persen, tetapi sebagian warganya masih mengandalkan aki untuk menerangi malam.

Data Pemerintah Kabupaten Kutai Timur per November 2025 mencatat masih ada 15 desa yang belum menikmati listrik PLN. Sebagian di antaranya mulai diarahkan ke solusi alternatif seperti PLTS komunal dan Solar Home System, bukan karena pilihan, tetapi karena tantangan geografis yang membuat pembangunan jaringan konvensional menjadi terlalu mahal. Artinya, pemerintah sendiri mengakui bahwa masalah ini nyata, bukan sekadar persepsi.

Secara nasional, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mencatat masih ada 5.821 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik PLN hingga akhir 2024. Dari jumlah itu, 855 desa berada di Kalimantan. Kutai Timur bukan pengecualian dari tren besar ini. Ia adalah bagian dari pekerjaan rumah yang belum selesai bernama pemerataan energi.

Di tengah kondisi itulah muncul kabar yang sulit diabaikan: anggaran laundry di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp 450 juta. Pemerintah segera memberikan klarifikasi bahwa anggaran tersebut tidak semata untuk mencuci pakaian kepala daerah. Ada karpet, gorden, bed cover, perlengkapan jamuan, rumah jabatan, hingga berbagai fasilitas pemerintah yang masuk dalam pos anggaran itu.

Penjelasan itu mungkin sah secara administrasi. Prosedurnya mungkin sudah sesuai aturan. Namun secara rasa keadilan, angka ratusan juta untuk urusan cuci-mencuci fasilitas kantor terasa janggal ketika dikontraskan dengan warga yang masih mengatur nyala aki agar dapur dan ruang belajar anak-anaknya tidak gelap di malam hari.

Kritik yang muncul di ruang publik bukan soal apakah karpet perlu dicuci atau gorden perlu dirawat. Tentu perlu. Fasilitas pemerintah yang bersih adalah bagian dari tata kelola yang baik. Tetapi anggaran publik bukan hanya soal angka yang tertera di dokumen. Anggaran publik mencerminkan apa yang dianggap penting oleh sebuah pemerintahan. Dan ketika pos untuk fasilitas pejabat tersusun rapi sementara kampung-kampung masih menunggu jaringan listrik, publik punya hak untuk mempertanyakan urutan prioritas itu.

Yang membuat ironi ini semakin terasa menggigit adalah kondisi ekonomi Kutai Timur itu sendiri. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kabupaten ini pada 2024 mencapai 9,82 persen, dengan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp 159,5 triliun. Struktur ekonominya masih sangat kuat ditopang sektor pertambangan dan penggalian. Kutai Timur bukan daerah yang miskin potensi. Ia adalah daerah kaya yang belum meratakan kekayaannya sampai ke rumah-rumah warganya.

Inilah ironi yang kerap berulang di daerah-daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi naik, laporan tahunan terlihat meyakinkan, namun sebagian warganya masih harus berhemat cahaya. PDRB bergerak ke atas, namun akses listrik belum beranjak ke pelosok. Kalau ini bukan ketimpangan, setidaknya ini adalah kemajuan yang belum tahu jalan pulang ke kampung.

Warga di desa-desa tanpa listrik itu sebenarnya tidak menuntut hal yang berlebihan. Mereka tidak meminta fasilitas mewah. Mereka hanya butuh kulkas yang bisa dipakai sebagaimana mestinya. Lampu yang menyala tanpa bergantung pada kapasitas aki. Anak-anak yang bisa belajar di malam hari tanpa khawatir sumber penerangan tiba-tiba habis. Mereka hanya butuh hidup yang sedikit lebih mudah di tanah yang katanya sedang berkembang pesat.

Karena kebutuhan dasar itu belum terpenuhi, warga terpaksa bersiasat. Menyimpan ikan dengan es batu. Mengatur jadwal pemakaian genset. Menyesuaikan rutinitas dengan keterbatasan energi. Kreativitas semacam ini memang patut dihargai. Namun jangan terlalu cepat dirayakan sebagai kearifan lokal. Karena kreativitas yang lahir dari keterpaksaan bukan tanda kemajuan. Ia adalah tanda bahwa negara belum hadir sepenuhnya.

Pemerintah bisa menjelaskan bahwa membangun infrastruktur listrik di pelosok bukan perkara mudah. Medannya sulit, biayanya besar, jarak jaringannya jauh. Semua itu bisa dipahami. Namun justru karena sulit, tantangan itu seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius, bukan malah kalah prioritas dari kebutuhan operasional yang lebih mudah dianggarkan dan lebih mudah dipertanggungjawabkan di atas kertas.

Klarifikasi soal anggaran laundry Rp 450 juta mungkin bisa mengurangi kesalahpahaman di ruang publik. Namun klarifikasi tidak secara otomatis menghapus ironi. Sebab yang dibutuhkan publik bukan hanya penjelasan teknis tentang apa saja yang masuk dalam pos anggaran itu. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata bahwa urusan dasar rakyat tidak kalah penting dari urusan kenyamanan fasilitas pejabat.

Jangan sampai pemerintah sibuk menjelaskan bahwa laundry itu bukan sekadar cuci baju, sementara warga masih harus menjelaskan kepada hidupnya sendiri mengapa listrik belum juga datang.

Ukuran kemajuan daerah tidak semestinya hanya diukur dari gedung pemerintahan yang terawat atau perlengkapan jamuan yang bersih. Ukuran yang lebih jujur terlihat dari rumah warga yang terang setiap malam. Dari dapur yang bisa menyimpan bahan makanan dengan layak. Dari anak-anak yang bisa belajar tanpa menunggu aki selesai dicas. Dari kampung yang tidak lagi merasa tertinggal di tanahnya sendiri.

Dikutip dari akun FB. Pecah Telur, Kutai Timur dan Kalimantan Timur punya potensi yang tidak perlu diragukan. Tapi potensi besar akan terasa hambar selama kebutuhan paling mendasar warganya masih tercecer. Pembangunan yang paling bermakna bukan yang terdengar paling megah dalam siaran pers. Pembangunan yang paling bermakna adalah yang paling terasa di rumah-rumah yang selama ini menunggu dalam gelap.

Maka kisah tentang ikan yang disimpan dengan es batu ini seharusnya menjadi pengingat. Jangan sampai daerah yang kaya sumber daya justru miskin prioritas. Jangan sampai warga terus dipuji atas ketabahan dan kreativitasnya menghadapi keterbatasan, sementara anggaran untuk kenyamanan pejabat berjalan mulus dengan justifikasi operasional yang rapi. Sebab yang dibutuhkan warga bukan pujian atas kesabaran mereka. Yang dibutuhkan adalah listrik yang benar-benar menyala, setiap malam, di setiap rumah.

Kalau karpet dan gorden bisa mendapat pos anggaran ratusan juta, semoga kampung yang belum terang juga mendapat perhatian yang setara. Biar yang bersih bukan hanya fasilitas pemerintah, tetapi juga cara melihat mana yang seharusnya didahulukan.

FAQ

Berapa desa di Kutai Timur yang belum mendapatkan listrik PLN? Per November 2025, masih terdapat 15 desa di Kutai Timur yang belum menikmati aliran listrik PLN. Sebagian wilayah diarahkan ke solusi energi terbarukan seperti PLTS komunal dan Solar Home System sebagai alternatif karena tantangan geografis dan tingginya biaya pembangunan jaringan konvensional.

Apa sebenarnya rincian anggaran laundry Rp 450 juta Pemprov Kalimantan Timur? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklarifikasi bahwa anggaran tersebut tidak hanya untuk mencuci pakaian pejabat. Cakupannya meliputi perawatan karpet, gorden, bed cover, perlengkapan jamuan, serta berbagai fasilitas di rumah jabatan dan kantor pemerintahan.

Bagaimana kondisi ekonomi Kutai Timur dibandingkan akses listrik warganya? Secara makro, ekonomi Kutai Timur tumbuh 9,82 persen pada 2024 dengan PDRB mencapai Rp 159,5 triliun, ditopang kuat oleh sektor pertambangan. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini belum berbanding lurus dengan pemerataan akses listrik, di mana belasan desa masih hidup tanpa aliran PLN.