JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Waktu terus berdetak, sementara ribuan anak Indonesia menunggu gedung sekolah baru mereka berdiri. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh penjuru negeri telah mencapai 78 persen—sebuah pencapaian yang menjanjikan, namun diiringi tantangan nyata di lapangan yang tidak bisa dianggap enteng.
Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan hal itu dalam keterangannya pada Senin, 15 Juni 2026. Menjelang tahun ajaran baru 2026/2027 yang dijadwalkan bergulir pada Juli mendatang, pemerintah memacu habis seluruh sumber daya agar gedung-gedung utama Sekolah Rakyat bisa berfungsi tepat waktu.
Namun medan perang sesungguhnya bukan hanya di atas kertas rencana kerja. Di lapangan, para kontraktor menghadapi musuh yang lebih tua dari proyek itu sendiri: kondisi jalan yang tidak layak dilalui alat berat.
“Hampir di semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Jalan desa atau kabupaten biasanya bukan jalan yang layak dilewati alat berat,” kata Dody. Akibatnya, para pelaksana proyek harus mengeluarkan upaya dan biaya ekstra—termasuk melalui alokasi CSR—hanya untuk menyiapkan jalur kerja sebelum material bangunan bisa diangkut masuk.
Kasus paling mencolok terjadi di Sukoharjo dan Brebes, dua wilayah di Jawa Tengah yang menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Di sana, kontraktor bahkan harus mendirikan jembatan bailey sementara agar arus logistik tidak menghantam rutinitas warga setempat. Sebuah langkah darurat yang mencerminkan betapa seriusnya hambatan infrastruktur yang dihadapi tim di lapangan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.