Ia mengakui, tantangan dalam pengelolaan data di lingkungan pendidikan keagamaan bukan perkara sederhana. Terdapat irisan yang cukup signifikan antara populasi siswa madrasah dan santri pesantren, di mana sebagian besar dari mereka menjalani sistem pendidikan berasrama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pencatatan penerima manfaat jika tidak dikelola dengan skema klasifikasi yang tepat.
Untuk mengatasi kerumitan itu, Syafi’i mengusulkan penyederhanaan kategorisasi penerima menjadi dua kelompok utama, yakni Santri dan Non-Santri. Menurutnya, pendekatan ini akan membuat pengukuran capaian program lebih jernih dan terhindar dari duplikasi data. Mengingat lebih dari 30 persen siswa madrasah tercatat juga merupakan santri yang menetap di lingkungan pesantren.
Di sisi implementasi, Syafi’i mendorong penerapan pendekatan yang fleksibel dan kontekstual, khususnya bagi pesantren berskala besar maupun yang menghadapi keterbatasan infrastruktur. Ia menekankan bahwa prinsip adaptif dalam pelaksanaan program menjadi kunci agar distribusi makanan bergizi tidak terhambat oleh kondisi lapangan yang beragam.
“Pesantren pada dasarnya sangat terbuka dan membutuhkan program ini. Pendekatan yang lentur dan kontekstual akan sangat membantu agar MBG dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kenyataan di lapangan,” ujarnya.
Syafi’i juga meletakkan program MBG dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Baginya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan, melainkan institusi strategis pembentuk karakter generasi muda bangsa. Perbaikan gizi santri, ia nilai, akan berpengaruh langsung terhadap kualitas proses belajar dan masa depan mereka sebagai bagian dari generasi penerus Indonesia.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.