Summarize the post with AI

ChatGPT

PUNGGAWANEWS — Pembahasan terkait strategi diplomasi Indonesia dalam isu perdamaian global kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto diungkap dalam sebuah diskusi yang sebelumnya tidak dipublikasikan secara luas. Dalam penjelasannya, Presiden menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.

Ia mengawali dengan sebuah perumpamaan tajam, bahwa sebuah negara lebih baik “duduk semeja daripada menjadi menu di atas meja”. Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi negara-negara yang belum kuat kerap menjadi objek kepentingan negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi, teknologi, militer, hingga operasi intelijen yang lebih dominan.

Menurutnya, ketidakstabilan politik dan keamanan dalam suatu negara akan berdampak langsung pada lemahnya pembangunan ekonomi. Negara yang terus diguncang konflik internal akan kesulitan keluar dari tekanan global, bahkan berpotensi menjadi sasaran intervensi kekuatan besar.

Dalam konteks konflik Palestina, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memilih untuk terlibat dalam proses perdamaian melalui skema internasional yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keterlibatan tersebut, termasuk dalam mekanisme Board of Peace, dinilai sebagai langkah strategis agar Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata bagi rakyat Palestina.

Keputusan untuk terlibat diambil dengan pertimbangan bahwa berada di dalam forum internasional membuka peluang lebih besar untuk membantu dibandingkan berada di luar. Presiden menegaskan bahwa jika keikutsertaan tersebut tidak lagi memberikan manfaat atau justru kontraproduktif terhadap kepentingan nasional, Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri.

Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya leverage atau posisi tawar dalam hubungan internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dinilai memiliki peran strategis meskipun secara geografis berada jauh dari pusat konflik Timur Tengah. Hal ini menjadi salah satu alasan Indonesia tetap dilibatkan dalam berbagai forum internasional terkait perdamaian.

Dalam diplomasi tersebut, Indonesia juga menetapkan sejumlah syarat, antara lain adanya persetujuan dari seluruh pihak terkait, termasuk otoritas Palestina, negara-negara kawasan seperti Mesir dan Yordania, serta dukungan dari negara mitra seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Bahkan, secara de facto, penerimaan dari kelompok di lapangan juga menjadi pertimbangan agar misi perdamaian dapat berjalan efektif.

Presiden menegaskan bahwa langkah Indonesia sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang menekankan komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini menjadi landasan utama politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan Indonesia.

Dalam implementasinya, Indonesia juga menolak skema yang dinilai memberatkan, seperti kewajiban kontribusi dana besar dalam keanggotaan tertentu. Fokus utama tetap pada pengiriman pasukan perdamaian yang bertugas melindungi rakyat sipil serta membuka akses bantuan kemanusiaan.

Presiden menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa strategi Indonesia di panggung global ibarat “berenang bersama hiu tanpa dimakan hidup-hidup”. Artinya, Indonesia harus mampu berinteraksi dengan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara lainnya tanpa kehilangan kedaulatan dan kepentingan nasional.

Dalam satu kata, ia merangkum arah kebijakan tersebut: perdamaian.