Summarize the post with AI
JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Warga di sejumlah wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai merasakan tekanan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram di tingkat pengecer, meski pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menegaskan pasokan nasional masih dalam kondisi terkendali. Kenaikan ini muncul di tengah kekhawatiran atas dampak ketegangan geopolitik di Selat Hormuz terhadap pasokan minyak dan gas dunia, sementara Indonesia tercatat menggantungkan lebih dari 80 persen kebutuhan LPG-nya pada pasokan impor.
Elly, seorang warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, mengaku membeli LPG 12 kilogram pada Selasa, 14 April 2026, dan mendapati harga di pengecer resmi langganannya telah naik menjadi Rp210.000 per tabung, dari sebelumnya Rp200.000. Meski harga merangkak naik, ia menyebut ketersediaan gas nonsubsidi tersebut tidak mengalami gangguan. Kondisi serupa dialami Dwi, warga Ciputat, Tangerang Selatan, yang juga membeli LPG 12 kilogram di awal April dengan harga yang sama, yakni Rp210.000 per tabung. “Masih normal, masih diantar ke rumah seperti biasa,” ujarnya.
Harga yang beredar di tingkat pengecer itu kontras dengan yang tertera pada aplikasi resmi MyPertamina milik PPN, di mana Bright Gas 12 kilogram masih dipatok seharga Rp197.000 per tabung. Selisih harga antara pengecer dan platform resmi ini menjadi persoalan yang dikeluhkan warga.
Musyarofah, ibu rumah tangga berusia 56 tahun, mengungkapkan terakhir membeli LPG 12 kilogram sebelum Ramadan 2026 dengan harga Rp225.000 per tabung. Ia berharap pemerintah turun tangan menjaga stabilitas harga. “Gas merupakan kebutuhan pokok sehari-hari untuk memasak, sehingga kenaikan harga sangat memengaruhi pengeluaran keluarga,” katanya.
Merespons situasi itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan stok LPG nasional per 14 April 2026 berada di angka sekitar 11 hari, mendekati batas minimum yang ditetapkan sebesar 11,4 hari. Ia menegaskan kondisi ini masih dalam kategori aman dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik yang justru dapat memicu kelangkaan buatan. “Kami mengimbau menggunakan bahan bakar secara wajar dan bijak, tidak panic buying,” tegasnya. Laode juga memastikan kontrak pembelian LPG dari luar negeri tetap berjalan dan pemerintah terus aktif mencari sumber pasokan alternatif.
Dari sisi korporasi, Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa perseroan terus menjaga kecukupan stok sembari menggalakkan gerakan hemat energi kepada masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan masa kritis pasokan LPG telah berhasil dilalui sejak 4 April 2026. Ia menyebut stok nasional kini sudah berada di atas 10 hari dan sejumlah kapal pengangkut kargo LPG tambahan akan segera merapat. Sebagai langkah antisipatif, Ditjen Migas juga telah menginstruksikan kilang LPG swasta untuk mengalihkan penjualan produk yang semula ditujukan ke segmen industri agar disalurkan melalui PPN guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Data Ditjen Migas mencatat kebutuhan LPG nasional sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai 26.000 metrik ton per hari, atau total 1,56 juta metrik ton selama periode tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 1,31 juta metrik ton atau sekitar 84 persen dipenuhi dari impor, sementara produksi domestik hanya menyumbang 130.000 metrik ton. Amerika Serikat mendominasi sumber impor dengan porsi 68,91 persen, disusul Uni Emirat Arab sebesar 11,83 persen, Arab Saudi 7,36 persen, Qatar 5,21 persen, Australia 3,81 persen, dan Kuwait 2,61 persen.
Komposisi sumber impor yang didominasi Amerika Serikat itu membuat Indonesia relatif tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz untuk pasokan LPG, meski gejolak di kawasan Timur Tengah tetap memberikan tekanan psikologis pada pasar energi global yang pada akhirnya turut dirasakan hingga ke tingkat pengecer di dalam negeri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.