PUNGGAWANEWS, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar pertemuan santai dengan sejumlah kepala dinas dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar. Dalam suasana lesehan yang akrab, Kang Dedi—sapaan akrab gubernur—menyampaikan arahan tegas sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya di Lembur Pakuan 27/03.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

Tekankan Pembangunan Cepat dan Berkualitas

Dalam arahannya, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya percepatan pembangunan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas tinggi.

“Publik sangat merindukan progres pembangunan yang cepat di Jawa Barat dan berkualitas. Saya tekankan, cepat saja tidak cukup jika tidak berkualitas, karena akan merepotkan kita semua,” ujar Kang Dedi.

Ia menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pelaksana kegiatan pemerintah dan pihak swasta pemenang tender: mereka yang tidak bekerja dengan baik dan tidak menghasilkan kualitas standar, tidak akan diberi kesempatan lagi untuk mengerjakan proyek pemerintah provinsi.

“Berilah kesempatan pada yang punya kualitas, pekerjaannya baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Itu prinsip saya,” tegasnya.

Koordinasi Antar-OPD Harus Solid

Gubernur juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan pembangunan. Ia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat kemajuan.

Sebagai contoh, Kang Dedi menyinggung masalah penumpukan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa lokasi akibat kurangnya koordinasi antara Dinas PU dan instansi terkait lainnya.

“Jangan sampai ada pemikiran ‘ini jalan gubernur yang bongkar, tiang PJU-nya numpuk’. Saya tidak mau begitu. Bongkar, atur jaraknya yang tepat, lalu tempatkan di lokasi lain yang masih gelap dan membutuhkan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa semua aset pembangunan adalah milik rakyat dan harus dikelola secara efisien tanpa ego kepemilikan sektoral.

Pembangunan Harus Berorientasi Estetika

Dedi Mulyadi juga mendorong agar pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki nilai estetika.

“Jawa Barat sudah dicap provinsi dengan infrastruktur estetik. Bukan hanya sekedar ada, tetapi harus punya manfaat dan daya tarik,” katanya.

Ia menyebut beberapa contoh sederhana yang ternyata mendapat respons positif dari masyarakat, seperti pembangunan batas wilayah yang mencerminkan karakter Jawa Barat dan pembukaan rest area di berbagai lokasi strategis.

“Hal-hal sederhana seperti rest area ternyata sangat dinikmati warga. Tapi harus disertai tindakan nyata: tidak boleh ada tukang parkir liar. Fasilitas publik yang dibangun pemerintah harus gratis,” tegasnya.

Targetkan Penerangan Jalan Merata pada Agustus

Kang Dedi menargetkan agar pada Agustus mendatang, seluruh jalan provinsi di Jawa Barat sudah dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang memadai.

“Fokus sekarang pada jalan provinsi. Semua jalan harus beraspal dan semua harus terang. Kalau ada putaran anggaran kedua, gunakan untuk memperluas pemasangan PJU,” ujarnya.

Ia juga meminta pembangunan infrastruktur penerangan diprioritaskan di wilayah-wilayah strategis seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cianjur.

Inovasi Layanan Publik dan Pengawasan Terintegrasi

Gubernur juga memaparkan rencana pembangunan pos layanan terpadu di berbagai lokasi strategis yang akan dilengkapi dengan teknologi monitoring berbasis aplikasi.

“Nanti ada pos layanan terpadu di satu areal. Di situ ada PU, Dishub, Satpol PP—semuanya bareng. Ada TV besar, ada layar monitor untuk memantau kondisi PJU di lapangan. Tidak perlu menunggu saya lewat baru diperbaiki,” jelasnya.

Setiap pos layanan juga akan dilengkapi dengan mobil patroli, ambulans, dan mobil pemadam kebakaran untuk merespons kebutuhan darurat secara cepat.

Penataan Pedagang Kaki Lima dan Rest Area

Dedi Mulyadi juga mengangkat isu penataan pedagang kaki lima yang selama ini dianggap sebagai tantangan besar di berbagai daerah.

“Kita harus menata pedagang kaki lima dengan baik agar mereka naik kelas. Bukan berarti saya tidak berpihak pada rakyat kecil, tapi mereka harus dibina agar lebih profesional,” ujarnya.

Ia berencana membangun rest area di sepanjang jalan provinsi dengan jarak tertentu, yang dilengkapi dengan toilet bersih, musala, dan warung tertata.

“Kalau sudah ada pengelola swasta yang bisa urus dengan baik, tidak masalah dikenakan tarif kecil, misalnya Rp2.000, asalkan fasilitasnya terawat. Lebih baik daripada diurus pemerintah tapi tidak terurus,” katanya.

Kritik terhadap Sistem Pajak Kendaraan

Dalam kesempatan yang sama, Kang Dedi mengkritik sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menurutnya tidak efisien.

“Mobil dinas membayar pajak, pajaknya disetorkan ke kas daerah, lalu kita anggarkan lagi untuk bayar pajak. Ini tidak logis. Kenapa tidak langsung dialokasikan untuk pembangunan jalan atau PJU?” kritiknya.

Ia mengusulkan agar ada kebijakan yang lebih fleksibel sehingga dana pajak kendaraan dinas langsung bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur tanpa harus melalui mekanisme setoran dan penganggaran ulang.

Apresiasi atas Peningkatan Pendapatan Daerah

Gubernur memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah atas peningkatan penerimaan pajak daerah yang terus naik meski di daerah lain justru mengalami penurunan.

“Buktinya pembayaran pajak naik. Di saat daerah lain bayar pajaknya turun, Jawa Barat naik. Bahkan saat lebaran pun masyarakat masih bayar pajak. Ini bukti bahwa rakyat percaya pada kinerja kita,” ujarnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik tersebut harus dijaga dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Filosofi Kepemimpinan ala Sunda

Dalam sesi santai, Kang Dedi juga berbagi pandangannya tentang karakteristik kepemimpinan yang sesuai dengan budaya Sunda.

“Orang Sunda itu bisa bekerja dengan baik asal yang ngawasi bener dan yang ngarahkan tegas. Pemimpin orang Sunda harus galak, harus bisa, dan harus rela. Itu prinsip kepemimpinan dalam bahasa Sunda,” ujarnya sambil diselingi tawa hadirin.

Ia menekankan bahwa pembangunan di Jawa Barat harus terdengar, terlihat, dan terasa oleh masyarakat (kadeuleu, kareungeu, jeung karasa).

Semangat Membangun Jabar

Mengakhiri arahannya, Dedi Mulyadi mengajak seluruh jajaran OPD untuk terus bersemangat dan berinovasi dalam melayani masyarakat.

“Jawa Barat harus istimewa. Kita harus kreatif dan semangat. Rakyat itu tidak bodoh, mereka akan menilai kerja kita. Mari kita buktikan bahwa Jawa Barat layak menjadi provinsi terdepan di Indonesia,” pungkasnya.