Summarize the post with AI
JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Kementerian Perindustrian menyiapkan dua belas industri kecil dan menengah binaannya untuk mengisi rantai pasok perlengkapan ibadah haji tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya saing industri nasional sekaligus memanfaatkan potensi besar pasar domestik yang selama ini belum tergarap optimal.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan bagi pelaku industri dalam negeri. “Pemerintah terus berupaya agar kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dapat dipenuhi oleh produk industri nasional. Ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing IKM sekaligus memperluas akses pasar mereka,” ujar Agus dalam keterangannya, Sabtu, 18 April 2026.
Agus menilai ekosistem haji dan umrah menyimpan nilai ekonomi yang sangat besar. Dengan populasi muslim Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa ditambah kuota haji yang terus bertambah setiap tahun, peluang tersebut dinilai harus dikonversi menjadi nilai tambah nyata bagi industri nasional.
Keterlibatan dua belas IKM itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan Business Matching Sektor Industri Pangan dan Barang Gunaan yang digelar bersama HIPPINDO pada Desember 2025. Forum tersebut mempertemukan para pelaku IKM dengan jaringan offtaker, mulai dari perusahaan travel haji dan umrah, agregator produk, hingga perbankan syariah, sehingga membuka jalur distribusi yang lebih terstruktur bagi produk-produk lokal.
Dari dua belas IKM tersebut, empat di antaranya telah berhasil menembus posisi pemasok resmi perlengkapan jemaah haji. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Reni Yanita mengungkapkan bahwa produk yang disuplai mencakup batik, mukena, hingga kain ihram. “Produk IKM binaan kami, mulai dari batik, mukena, hingga kain ihram telah menjadi bagian dari perlengkapan resmi jemaah haji Indonesia,” kata Reni.
Delapan IKM batik lainnya yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta turut mendapat fasilitasi sertifikasi Batikmark dari Kemenperin. Sertifikat ini menjadi syarat mutlak keabsahan batik yang digunakan sebagai seragam resmi jemaah haji, sekaligus menjadi jaminan keaslian produk di tengah derasnya persaingan dengan produk impor.
Direktur Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan menyebut sertifikasi Batikmark bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen perlindungan identitas budaya sekaligus kualitas produk. “Sertifikat Batikmark memastikan bahwa seragam batik yang dikenakan jemaah haji merupakan batik asli produksi IKM Indonesia,” tegasnya.
Untuk memperluas jangkauan pasar, Kemenperin juga mendorong IKM binaannya tampil dalam ajang Expo UMKM Haji dan Umrah. Salah satu gelaran terbaru dilaksanakan di Medan pada April 2026, memberi kesempatan bagi para IKM untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada calon jemaah.
Ke depan, Agus memastikan pemerintah akan terus membangun ekosistem pembinaan IKM secara terpadu, mencakup peningkatan kapasitas produksi, percepatan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. “Kami optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder terkait, keterlibatan IKM dalam rantai pasok haji dan umrah akan terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.