PUNGGAWANEWS, WASHINGTON — Sejumlah senator dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dari Partai Demokrat menyuarakan kecaman keras terhadap Presiden Donald Trump menyusul keputusannya melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Kongres. Mereka menilai langkah itu melanggar konstitusi dan mengandung risiko hukum yang serius, 28/1.

Senator Mark Warner, Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menegaskan bahwa konstitusi AS secara eksplisit menempatkan kewenangan membawa negara ke dalam perang di tangan Kongres. Ia mempertanyakan keputusan Trump yang tetap maju dengan operasi militer skala besar meski tanpa adanya ancaman langsung terhadap Amerika Serikat.

Senator Tim Kaine menyebut serangan itu sebagai “kesalahan kolosal” dan mendesak seluruh rekan sejawatnya untuk segera kembali ke Gedung Capitol guna menggelar pemungutan suara—apakah Kongres akan memberi otorisasi atau justru membatasi operasi militer AS terhadap Iran. Kaine menekankan bahwa rakyat Amerika lebih menginginkan harga kebutuhan yang terjangkau, bukan keterlibatan dalam perang baru yang tidak mendapat mandat konstitusional.

Senada dengan itu, Senator Ruben Gallego dari Arizona menyatakan rakyat AS tidak seharusnya menanggung beban terbesar dari sebuah perang yang tujuannya belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, secara tegas menyatakan Trump lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk meminta otorisasi Kongres sebelum memulai tindakan militer yang dapat dikategorikan sebagai aksi perang. Jeffries juga memperingatkan bahwa operasi yang tengah berlangsung itu berpotensi menempatkan pasukan Amerika dalam posisi rentan terhadap serangan balasan Iran.

Dikutip dari China Xinhua News, Anggota DPR Jim Himes, tokoh senior Demokrat di Komite Intelijen, menyebut serangan ini sebagai “perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan strategis yang jelas.” Ia mengaku telah menyampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa aksi militer AS di Timur Tengah “hampir tidak pernah berakhir dengan baik.”

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan soal transparansi pemberitahuan kepada Kongres. Meski dilaporkan Rubio sempat menghubungi sejumlah anggota parlemen sebelum serangan dilancarkan, juru bicara Senator Jack Reed—tokoh Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata Senat—mengonfirmasi bahwa senator tersebut sama sekali tidak menerima pemberitahuan apa pun. Reed menegaskan Kongres tidak mendapatkan pengarahan maupun informasi intelijen yang memadai terkait operasi militer tersebut.

Kritik tidak hanya datang dari kubu oposisi. Thomas Massie, anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, juga turut mengecam serangan itu sebagai tindakan perang yang dilancarkan tanpa otorisasi Kongres.