JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjalan, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) merilis rangkaian capaian lintas sektor yang diklaim menjadi bukti nyata kerja kabinet sejak Oktober 2024. Dari dapur rakyat hingga hutan negara, angka-angka itu berbicara.
Deputi III sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa momen dua tahun ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengukur sejauh mana program pemerintah menyentuh kehidupan masyarakat.
“Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program, memahami hasilnya, serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan,” ujar Kurnia dalam pernyataan resminya yang dikutip pada Senin, 20 Oktober 2026.
Bakom RI selama ini berperan sebagai koordinator penyampaian informasi kebijakan dan program strategis pemerintah, menghimpun data dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Informasi itu kemudian disebarkan melalui berbagai saluran, mulai dari media massa, platform digital, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat.
Yang menjadi perhatian khusus adalah pemerataan akses informasi. Kurnia menegaskan bahwa warga di pedalaman memiliki hak yang sama dengan masyarakat kota untuk mengetahui program pemerintah dan cara mengaksesnya.
Salah satu capaian paling mencolok ada di sektor pangan. Produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Yang lebih signifikan, sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras umum untuk konsumsi. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog pun mencapai 3,248 juta ton pada akhir tahun tersebut.
Untuk mendukung produktivitas pertanian, pemerintah memangkas 145 regulasi yang selama ini menghambat distribusi pupuk bersubsidi. Harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi juga diturunkan sebesar 20 persen, sebuah langkah yang langsung dirasakan para petani di tingkat akar rumput.
Di sektor energi, penggunaan biodiesel B40 sepanjang 2025 diklaim menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun. Pemerintah kemudian melangkah lebih jauh dengan meluncurkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026, dengan proyeksi penghematan devisa hingga Rp170 triliun sekaligus target menghentikan impor solar secara bertahap.
Selain itu, program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak dalam tiga tahun mulai digeber. Program Listrik Desa sepanjang 2025 juga telah menyalakan lampu di 1.516 lokasi baru dan menjangkau 77.616 pelanggan yang sebelumnya hidup dalam kegelapan.
Dunia pendidikan pun mendapat perhatian serius. Sebanyak 16.167 sekolah direvitalisasi sepanjang 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun. Digitalisasi pendidikan yang berjalan pada periode 2025 hingga 2026 telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan memberikan manfaat bagi lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi.
Program Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, per 23 September 2026 telah beroperasi di 182 titik dengan lebih dari 44.000 siswa terdaftar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji kampanye besar pasangan ini juga terus bergerak. Hingga 30 September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh penjuru negeri.
Di bidang kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis menjadi salah satu program yang paling banyak diakses masyarakat. Hingga 13 Oktober 2026, program ini telah menjangkau 106,3 juta orang atau sekitar 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada 2026.
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional juga mencatatkan angka yang signifikan. Pada akhir September 2026, jumlah peserta JKN mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen, angka yang menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan semakin meluas.
Dari sektor industri dan hilirisasi, lembaga investasi Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi dalam dua fase dengan total nilai investasi Rp225 triliun. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja baru.
Restrukturisasi BUMN yang berjalan disebut berhasil menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Target penghematan itu bahkan diharapkan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026, seiring dengan terus berjalannya proses efisiensi internal perusahaan negara.
Sektor perumahan juga bergerak meski belum mencapai target. Program 3 Juta Rumah terus berjalan dengan mendorong pembangunan hunian dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga 14 Oktober 2026, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan mencapai 180.600 unit dari target 350.000 unit sepanjang 2026.
Ekonomi kerakyatan juga mendapat dorongan nyata. Sebanyak 10.070 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah beroperasi di seluruh Indonesia hingga 15 Oktober 2026. Koperasi-koperasi ini diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, mulai dari menyediakan kebutuhan pokok, menyalurkan bantuan, hingga menyerap dan memasarkan hasil pertanian warga.
Soal kemiskinan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen, berkurang 920 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di bidang penegakan hukum, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah berhasil menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026. Pemerintah juga menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dari penagihan denda administratif kehutanan dan penerimaan pajak terkait tindak lanjut satgas tersebut.
Namun Bakom RI tidak sepenuhnya menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Lembaga itu mengakui bahwa berbagai capaian itu masih perlu diikuti dengan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan. Tekanan biaya hidup, kebutuhan lapangan kerja yang layak, dan risiko bencana masih menjadi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.
Kurnia menegaskan bahwa evaluasi program prioritas terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, memperbaiki pelaksanaan, serta mencegah penyimpangan. Pemerintah pun mendorong komunikasi yang terbuka agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan pembangunan sekaligus memberikan masukan.
“Transformasi bangsa merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi kebijakan, perbaikan pelaksanaan, dan partisipasi masyarakat,” kata Kurnia. “Capaian pembangunan tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga diharapkan menghadirkan manfaat yang semakin dirasakan masyarakat.”
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.