JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menegaskan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menjadikan data sebagai tulang punggung perencanaan pembangunan daerah. Senin, 6 Juli 2026, ia memimpin langsung kunjungan kerja ke Kantor Pusat Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta—sebuah langkah yang mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan tanpa data hanyalah tebakan.
Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. Bupati Ratnawati hadir bersama sejumlah pejabat kunci: Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan; Kepala Dinas Pemuda dan , Dr. Mansyur, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Hasir Ahmad. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
Agenda utama pertemuan berpusat pada penguatan tata kelola pembangunan berbasis data. Salah satu topik yang paling intensif dibahas adalah optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang dikenal dengan singkatan DTSEN.
DTSEN bukan basis data biasa. Sistem ini mengintegrasikan informasi dari 16 kementerian dan lembaga pemerintah, dan diperbarui setiap tiga bulan sekali. Dengan cakupan seluas itu, DTSEN dirancang menjadi fondasi tunggal yang bisa diandalkan untuk menyusun kebijakan sosial-ekonomi yang benar-benar tepat sasaran.
Bupati Ratnawati secara tegas menyampaikan bahwa Pemkab Sinjai berkomitmen untuk tidak lagi merumuskan kebijakan secara coba-coba. Setiap rencana pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada data yang valid dan mutakhir—bukan asumsi atau intuisi semata.
“Ketersediaan data yang valid sangat penting untuk memastikan program pembangunan dan bantuan sosial tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Bupati Ratnawati dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan itu bukan retorika kosong. Sinjai, seperti banyak kabupaten di Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil di lapangan. Pemutakhiran DTSEN yang berkelanjutan diharapkan menutup celah tersebut, sehingga tidak ada warga yang semestinya mendapat bantuan justru terlewatkan.
Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi isu krusial dalam diskusi itu. Selama ini, salah satu hambatan terbesar dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perbedaan versi data antara pusat dan kabupaten. DTSEN hadir sebagai solusi: satu sumber data yang disepakati bersama, sehingga kebijakan dari Jakarta dan program dari Sinjai bisa bergerak ke arah yang sama.
Selain DTSEN, pertemuan juga membahas pemanfaatan hasil Sensus Ekonomi sebagai referensi strategis. Data sensus ini dianggap krusial untuk memetakan potensi ekonomi Kabupaten Sinjai secara menyeluruh—mulai dari perkembangan dunia usaha, distribusi sektor ekonomi, hingga peluang investasi yang selama ini mungkin belum teridentifikasi secara akurat.
Dengan data Sensus Ekonomi yang komprehensif, Pemkab Sinjai berharap dapat menyusun kebijakan yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bukan pertumbuhan yang hanya tampak di atas kertas, melainkan yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat luas.
Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam ekosistem data ini juga mendapat sorotan khusus. Kepala Diskominfo Sinjai, Hasir Ahmad, menegaskan kesiapan instansinya untuk menjadi mitra strategis BPS dalam menyebarluaskan informasi kepada publik.
“Diskominfo akan terus mendukung BPS melalui publikasi yang masif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi. Dukungan ini juga menjadi bagian dari upaya menyukseskan implementasi Satu Data Indonesia sehingga kualitas data pembangunan semakin baik,” jelas Hasir Ahmad.
Pernyataan Hasir menyentuh dimensi penting yang sering luput dari perhatian: data yang baik tidak akan berdampak maksimal jika masyarakat tidak memahaminya. Literasi data publik menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan upaya ini.
Satu Data Indonesia sendiri merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menyeragamkan standar, metadata, dan interoperabilitas data antarlembaga pemerintah. Implementasinya di tingkat kabupaten seperti Sinjai menjadi ujung tombak keberhasilan kebijakan tersebut secara nasional.
Kunjungan kerja ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola pemerintahan di Sinjai. Jika sebelumnya perencanaan daerah kerap berjalan dengan data yang terfragmentasi atau tidak mutakhir, kini ada tekad yang lebih terstruktur untuk mengubah keadaan itu.
Kolaborasi dengan BPS RI bukan pilihan yang bisa ditunda. Di era persaingan antardaerah yang semakin ketat, kabupaten yang mampu membaca kondisi wilayahnya secara akurat akan memiliki keunggulan dalam merancang program yang efisien dan berdampak nyata.
Pemkab Sinjai tampaknya memahami hal itu dengan baik. Kunjungan ke BPS RI bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari komitmen yang lebih dalam: menjadikan data bukan sekadar angka di atas laporan, tetapi cahaya yang mengarahkan setiap kebijakan menuju kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.
FAQ
Apa tujuan kunjungan Bupati Sinjai ke BPS RI?
Kunjungan bertujuan memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data statistik, khususnya DTSEN dan Sensus Ekonomi, sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Apa itu DTSEN dan mengapa penting bagi Kabupaten Sinjai?
DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah basis data terpadu yang mengintegrasikan informasi dari 16 kementerian dan lembaga, diperbarui setiap tiga bulan. Bagi Sinjai, data ini krusial untuk memastikan program bantuan sosial dan pembangunan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Apa peran Diskominfo Sinjai dalam implementasi Satu Data Indonesia?
Diskominfo Sinjai berperan sebagai mitra strategis BPS dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi terkait Sensus Ekonomi, guna mendukung keberhasilan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.