Kabar yang tak kalah menggembirakan datang dari sektor pendidikan. Seluruh satuan pendidikan yang terdampak bencana, dengan jumlah mencapai 4.922 unit, kini telah kembali menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Angka pemulihan ini mencapai seratus persen, sebuah pencapaian yang menandakan bahwa anak-anak di wilayah terdampak tidak lagi harus belajar di tenda darurat atau ruangan yang rusak.

Proses pembersihan material sisa bencana, terutama kayu dan puing-puing yang terbawa arus, juga terus berjalan. Di Sumatera Barat, proses tersebut hampir tuntas dengan capaian 99 persen. Sumatera Utara mencatat progres 90 persen, sementara Aceh masih berada di angka 70 persen. Perbedaan capaian antardaerah ini mencerminkan perbedaan skala kerusakan dan tantangan geografis yang dihadapi masing-masing wilayah.

Namun angka-angka pemulihan itu juga menjadi pengingat bahwa pekerjaan belum selesai. Selama material sisa bencana belum sepenuhnya dibersihkan, risiko bencana susulan saat musim hujan tetap tinggi. Kayu-kayu yang menumpuk di aliran sungai bisa menjadi penghalang aliran air dan memperparah banjir jika hujan deras kembali datang.

Di sinilah letak dilema yang dihadapi pemerintah, harus berpacu menuntaskan pemulihan dari bencana sebelumnya, sementara ancaman bencana baru sudah ada di depan mata. Dua agenda besar ini berjalan bersamaan dan sama-sama membutuhkan sumber daya, koordinasi, serta kecepatan pengambilan keputusan.

Presiden Prabowo tampaknya menyadari ketegangan itu. Dengan memimpin langsung rapat terbatas yang memadukan dua agenda sekaligus, pemulihan pascabencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman baru, ia mengirimkan sinyal bahwa pemerintah pusat tidak ingin bekerja secara terpisah-pisah. Seluruh elemen harus bergerak dalam satu napas.



Follow Widget