Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menilai transparansi pendanaan partai harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi politik nasional. Tanpa kejelasan arus dana, pintu korupsi akan selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang memegang kekuasaan.
Tak hanya soal uang, Bamsoet juga menyoroti kelemahan dalam sistem rekrutmen kader. Selama ini, proses pencalonan pemimpin di internal partai masih jauh dari standar transparansi dan kompetensi yang seharusnya menjadi tolok ukur utama.
Partai politik, dalam pandangannya, idealnya berfungsi sebagai laboratorium kepemimpinan — tempat kader ditempa, dididik, dan disiapkan untuk melayani rakyat. Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari ideal itu.
Fenomena politik transaksional, pragmatisme kekuasaan, dan praktik politik uang masih menjadi wajah nyata perpolitikan Indonesia hari ini. Bamsoet menyebut ketiganya sebagai pekerjaan rumah serius yang harus diselesaikan secara sistematis, bukan tambal sulam.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.