JAKARTA, PUNGGAWANEWS – Pemerintah membuka perang habis-habisan terhadap mafia pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan serangkaian pengungkapan besar yang menelanjangi kartel beras, pupuk palsu, hingga minyak goreng oplosan — kejahatan sistematis yang selama bertahun-tahun menggerogoti dompet rakyat dan merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Pernyataan itu disampaikan Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026. Ia menegaskan penindakan kini tidak berhenti di lapangan, melainkan menelusuri seluruh rantai jaringan: dari distributor nakal, pemain harga, hingga oknum internal di tubuh pemerintah sendiri.

Temuan paling mengejutkan datang dari sektor beras. Kementerian Pertanian memeriksa 268 sampel di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya menohok: 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu, tidak sesuai berat, dan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Artinya sekitar 85,56 persen beras premium yang beredar tidak memenuhi standar,” kata Amran.

Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya tersimpan praktik licik yang sudah lama berjalan: beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) — yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah — dikemas ulang, diberi label premium, dan dijual dengan harga jauh lebih mahal. Konsumen pun tanpa sadar membayar lebih untuk produk yang tidak layak.

Pemerintah memperkirakan total kerugian konsumen akibat praktik beras oplosan ini menembus angka Rp99,35 triliun per tahun. Sebuah angka yang sulit dibayangkan, namun nyata adanya.

Kisah serupa terjadi pada minyak goreng. Produk MinyaKita — yang digadang-gadang pemerintah sebagai solusi minyak goreng terjangkau dengan HET Rp15.700 per liter — ditemukan dipasarkan hingga Rp18.000 per liter dengan takaran yang tidak sesuai ketentuan. Kartel beroperasi dengan rapi, memeras konsumen dari selisih harga yang tampak kecil namun berlipat ganda dalam skala masif.

“Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara. Dari pengungkapan jaringan kartel minyak goreng secara keseluruhan, 20 tersangka telah ditetapkan,” tegas Amran.

Di sektor pupuk, kerusakannya justru lebih dalam karena menyentuh langsung nasib petani kecil. Kementan menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran tanpa kandungan unsur hara sama sekali. Nitrogen, kalium, dan fosfat — tiga komponen vital bagi kesuburan tanah — tercatat nol dalam hasil uji laboratorium.

Petani yang membeli pupuk palsu ini tidak hanya kehilangan uang. Mereka juga menanggung gagal panen. Yang lebih memprihatinkan, banyak korban adalah petani penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini terjebak dalam lingkaran utang akibat hasil panen yang hancur bukan karena cuaca, melainkan karena dibohongi.

Kerugian akibat pupuk palsu diperkirakan mencapai Rp3,3 triliun. Pemerintah merespons dengan mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sepanjang 2024–2025, serta menetapkan 27 tersangka dari hulu ke hilir rantai distribusi.

Data Satgas Pangan Polri memberikan gambaran betapa luasnya kejahatan ini dari waktu ke waktu. Pada periode 2017–2019, tercatat 784 kasus di sektor pertanian dengan 411 tersangka. Kasus itu mencakup beras, hortikultura, peternakan, hingga pupuk. Sementara pada 2024–2025, pemerintah menangani 94 kasus dengan 77 tersangka — angka yang lebih kecil, namun penanganannya diklaim lebih terstruktur dan menyasar jaringan yang lebih besar.

Amran menekankan bahwa musuh negara dalam urusan pangan bukan hanya para penyelundup kecil atau pedagang nakal di pasar tradisional. Jaringan yang dibongkar pemerintah melibatkan permainan distribusi skala besar, penguasaan kawasan hutan secara ilegal, manipulasi stok, hingga korupsi yang melibatkan oknum aparat sendiri.

“Pemerintah terus memperkuat perang terhadap mafia pangan, mafia pupuk, manipulasi distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara,” ujarnya.

Langkah besar ini datang di tengah tekanan publik yang kian menguat soal harga bahan pokok yang tak kunjung stabil. Masyarakat sudah lama merasakan ketimpangan antara harga di tingkat petani yang rendah dan harga di pasar yang melonjak — sebuah anomali yang selama ini sering dikaitkan dengan permainan tengkulak dan kartel distribusi.

Pemerintah tampaknya sadar bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal luas lahan tanam atau volume produksi. Selama jaringan mafia masih bercokol dalam sistem distribusi, hasil kerja keras petani akan terus disedot oleh pihak yang tidak berhak, dan konsumen akan terus menanggung beban harga yang seharusnya tidak setinggi itu.

Amran menegaskan penindakan akan terus berlanjut dan diperluas. Tidak ada toleransi bagi siapa pun — baik swasta maupun oknum pejabat — yang terbukti menggerogoti sistem pangan nasional.

FAQ

Apa yang dimaksud dengan beras oplosan yang diungkap Kementan? Beras oplosan adalah praktik di mana beras program pemerintah bersubsidi (SPHP) dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium dengan harga lebih mahal, tanpa memenuhi standar mutu maupun berat yang ditetapkan.

Berapa kerugian negara dan konsumen akibat mafia pangan yang diungkap Mentan Amran? Kerugian konsumen akibat praktik beras oplosan diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun, sementara kerugian dari peredaran pupuk palsu diestimasi sebesar Rp3,3 triliun.

Apa tindakan pemerintah terhadap distributor dan pengecer pupuk bermasalah? Pemerintah mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sepanjang 2024–2025 dan menetapkan 27 tersangka dari seluruh rantai distribusi pupuk palsu.