Summarize the post with AI
PUNGGAWANEWS, Peringatan Hari Bumi 2026 berlangsung di tengah ironi. Di satu sisi, krisis iklim dan bencana ekologis kian meluas di berbagai wilayah Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan yang dinilai melegalkan perusakan lingkungan justru terus bergulir, memperbesar kerentanan ruang hidup masyarakat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai arah pembangunan nasional masih berpihak pada industri ekstraktif, seperti pertambangan, pembangkit listrik berbasis fosil, serta perkebunan sawit skala besar. Kebijakan tersebut dinilai mengorbankan ruang hidup petani, nelayan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.
Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengungkapkan bahwa ekspansi pembangunan berkorelasi dengan meningkatnya deforestasi. Berdasarkan catatan WALHI, deforestasi pada 2025 mencapai 283.803 hektare, lebih tinggi dibandingkan angka yang dirilis pemerintah sebesar 166.450 hektare. Angka tersebut juga menunjukkan kenaikan dibandingkan data deforestasi 2024 sebesar 216.216 hektare.
Menurut Uli, kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukan semata fenomena alam, melainkan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Ia menekankan pentingnya evaluasi dan pencabutan izin industri yang merusak lingkungan sebagai langkah mendesak untuk menekan laju krisis.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.